Berita

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran/Net

Politik

Andi Yusran Dukung Seruan UGM Bentuk Pengadilan Rakyat

JUMAT, 15 MARET 2024 | 10:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Seruan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang hendak menggerakkan pengadilan rakyat untuk menyikapi dugaan kecurangan Pemilu 2024 didukung analis politik Universitas Nasional, Andi Yusran.

"Saya mendukung pengadilan rakyat untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024," tegas Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/3).

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia itu juga meragukan penyelesaian sengketa Pemilu melalui jalur hukum, melihat situasi hari ini hukum sudah tersubordinasi oleh kekuasaan dan penguasa.


"Mekanisme hukum relevan digunakan pada negara hukum, tapi tidak pada negara kekuasaan," tandasnya lagi.

Seperti diberitakan, seruan akademisi UGM itu disampaikan pada acara gerakan Kampus Menggugat, di Balairung UGM, Yogyakarta, Selasa (12/3). Perwakilan sejumlah perguruan tinggi hadir pada acara itu.

"DPR sudah memulai (hak) angket, DPD sudah memulai Pansus, apa yang akan dimulai oleh kita, akademisi, terkhusus UGM? Apa? Maka harus kita pikirkan langkah lebih konkret, saya kira salah satu tawaran, dan saya minta nanti dilakukan di UGM, yakni kita buat yang namanya pengadilan rakyat," seru Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya