Berita

Sudirman Said/RMOL

Politik

Evaluasi 26 Tahun Reformasi, KKN Subur Dibawah Kepemimpinan Joko Widodo

KAMIS, 14 MARET 2024 | 21:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Evaluasi terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo disampaikan Sudirman Said. Sebagai salah satu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang lahir di era reformasi, era Jokowi dinilai sebagai era suburnya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Hal itu dia sampaikan dalam sebuah diskusi bertajuk "Refleksi Seperempat Abad Reformasi" yang digelar secara virtual, Kamis (14/3).

"Perjalanan reformasi selama 26 tahun kita mengalami masa kepemimpinan 5 orang presiden. Pak Habibie, Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), Megawati (Soekarnoputri), SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dan Jokowi. Satu ornamen yang sangat saling melengkapi," ujar Sudirman.


Dia mengulas satu persatu sosok 5 presiden tersebut secara singkat, dari yang diketahuinya tentang pengenalan orang terhadap latar belakang sosok-sosok tersebut.

"Seorang intelektual, ilmuwan yang belakangan menjadi birokrat (Habibie). Kemudian tokoh agama Pak Abdurrahman Wahid. Kemudian pimpinan partai yang membangun legitimasi melalui perjuangan luar biasa Ibu Mega. Seorang jenderal intelektual SBY," urai Sudirman.

"Dan kemudian masuklah dalam tanda kutip orang biasa. yang karena demokrasi orang biasa itu bisa masuk dalam tangkup kekuasaan yang merupakan anak kandung dari reformasi," sambungnya memaparkan perbedaan sosok Jokowi.

Menurutnya, salah satu agenda reformasi adalah menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). serta menghapus dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kini bernama Tentara Nasional Indonesia/TNI), dan melahirkan demokrasi dan membudayakan meritokrasi.

Namun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Sudirman menilai seorang pimpinan negara bernama Jokowi yang berlatar belakang orang biasa, yang karena demokrasi bisa memasuki kekuasaan puncak tetapi malah menyuburkan KKN.

"Dalam pandangan banyak pihak, (Jokowi) telah menghancurkan jalan masuknya demokrasi, melemahkan lembaga-lembaga kontrol (seperti) DPR, KPK dilimpuhkan. Partai-partai hipokrasi tidak lagi dibiarkan fungsi kontrol," tuturnya.

"Kemudian juga menyuburkan korupsi, karena pada zaman inilah, pada era inilah 5 dari 7 pimpinan lembaga tinggi negara masuk penjara ditangkap polisi. Sejumlah menteri aktif masuk penjara karena korupsi. Puluhan gubernur hingga bupati, ratusan anggota DPR masuk penjara karena korupsi," sambungnya mengungkit.

Menurut Sudirman yang pernah menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Presiden SBY menilai, persoalan korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan itu memang tidak bisa dikaitkan langsung kepada Jokowi. Tapi, di saat dia memimpin justru KKN menjadi tumbuh subur.

"Tentu tidak ada urusan langsung dengan Pak Jokowi. Tapi, lingkungan ini membuat praktik korupsi dan nepotisme jadi subur. Dan juga mempraktikan kolusi dan nepotisme secara telanjang," demikian Sudirman menambahkan.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

UPDATE

Fasilitas Server Diserang, AS-Israel Makin Kewalahan Hadapi Iran

Senin, 16 Maret 2026 | 01:30

Kecelakaan Beruntun di Tol Semarang-Batang Nihil Korban Jiwa

Senin, 16 Maret 2026 | 01:09

Port Visit di Cape Town

Senin, 16 Maret 2026 | 00:50

Program MBG Bisa Lebih Kuat jika Didesain secara Otonom

Senin, 16 Maret 2026 | 00:30

Persib dan Borneo FC Puas Berbagi Poin

Senin, 16 Maret 2026 | 00:01

Liberalisasi Informasi dan Kebutuhan Koordinasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:42

Polri Buka Posko Pengaduan Khusus Kasus Andrie Yunus

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:17

Ketika Jiwa Bangsa Menjawab Arogansi Teknologi

Minggu, 15 Maret 2026 | 23:14

Teror Air Keras dalam Dialektika Habermasian

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:45

Yuddy Chrisnandi: Visi Menteri dan Presiden Harus Selaras

Minggu, 15 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya