Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah alias Semar/Ist
Kubu pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menghadirkan salah salah seorang Kapolda sebagai saksi dalam sidang gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah alias Semar merespons wacana tersebut. Menurutnya sejak awal menjelang Pemilu, Kapolri sudah menyatakan dengan tegas mengenai Netralitas dalam Pemilu 2024 ini.
“Bahkan Kapolri pun mengeluarkan surat instruksi secara resmi untuk menjaga Polri agar tetap Netral. Seperti yang kita saksikan bersama, Pemilu berjalan dengan baik, lancar dan damai bahkan tidak terdengar kecurangan yang diduga melibatkan anggota Polri seperti yang terjadi seperti di Pemilu sebelumnya,” ujar Semar dalam keterangannya, Kamis (14/3).
Dia meyakini sekali bahwa adanya informasi terkait perkara Pemilu di MK yang akan menghadirkan saksi seorang Kapolda sangat diragukan kebenarannya.
“Betul telah disampaikan oleh Tim Ganjar-Mahfud tapi saya ragu Kapolda benar akan hadir sebagai saksi dalam sidang MK karena tidak ada indikasi yang kuat kalo Polri tidak Netral,” kata Semar.
“Justru yang kita ketahui bersama, dalam institusi Badan Intelijen Negara (BIN) dimana terungkap ada Kabinda yang mengeluarkan surat bermakna arahan untuk memberikan dukungan terhadap paslon tertentu,” jelasnya.
Masih kata dia, jangan Polri selalu dibilang tidak netral, padahal justru institusi lain indikasinya kuat sekali kalau berpihak dalam pemilu 2024 ini.
Semar yakin sekali Jenderal Listyo Sigit sangat teguh menjaga institusi Polri tetap netral tidak berpihak pada kelompok politik manapun dalam pemilu 2024 beberapa waktu yang lalu.
“Saya bingung juga kenapa Polri terus yang disudutkan padahal, faktanya BIN kuat sekali indikasinya memihak dalam pemilu ini tapi tidak pernah dipersoalkan dan saya menduga
statement terkait akan adanya Kapolda yang bersaksi di MK hanya
bluffing saja,” ungkap dia.
“Tapi kalau benar datang, ya kita dengarkan apa yang ingin disampaikan karena sebenarnya secara institusi justru Kapolda yang bertanggung jawab jika terjadi kecurangan atau ketidaknetralan di wilayahnya,” sebutnya.
“Jadi agak aneh dan janggal ya semoga saja bukan konspirasi yang sengaja untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan Polri secara institusi. Karena itu sangat tidak baik dimana masyarakat masih sangat membutuhkan Polri dan faktanya sampai saat ini mayoritas masyarakat masih sangat percaya serta puas pada kinerja Polri yang tentu juga dengan kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit,” pungkasnya.
