Berita

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan diskusi literasi digital di Kabupaten Bima, Kamis, 14 Maret 2024/Ist

Tekno

Kominfo: Pelajar Perlu Dibekali Etika dan Kompetensi Keamanan Digital

KAMIS, 14 MARET 2024 | 17:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kompetensi keamanan digital (digital safety) perlu dimiliki para pelajar di tengah derasnya layanan digital.

Ketua Dewan Penasihat Primakara University Denpasar - Bali, I Gede Putu Krisna Juliharta, mengatakan kompetensi tersebut merupakan sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital secara aman, baik secara daring maupun luring.

Kompetensi itu juga tak cuma untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.


”Berada di dunia maya memiliki banyak risiko. Tidak sedikit yang menjadi korban kejahatan penipuan, cyber gambling, cyber fraud, cyber stalking, phising, hacking, bahkan cyber bullying,” papar Krisna di hadapan para siswa sekolah menengah yang mengikuti diskusi literasi digital yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kabupaten Bima, Kamis (14/3).

Webinar yang dipandu moderator Anissa Rilia itu diikuti oleh pendidik dan siswa dari sejumlah sekolah menengah atas di Kabupaten Bima, di antaranya; SMA 1 Monta, SMA 2 Monta, SMA 1 Ambalawi, SMA 1 Woha, SMA 2 Woha, SMA 1 Donggo, SMA 2 Donggo, SMA 1 Madapangga, SMA 1 Bolo, SMA 2 Bolo, SMA 2 Manggalewa, SMA 1 Palibelo, dan SMA 1 Langgudu.

Dalam diskusi virtual bertajuk ”Etika Digital di Dunia Digital” itu, Krisna mengingatkan para pelajar untuk tidak mempublikasikan identitas pribadi ke media sosial. Juga agar memastikan menggunakan password yang kuat, serta menjunjung tinggi etika berinteraksi di dunia digital.

”Selain itu, jangan sembarangan memberikan identitas nomor KTP, KK, dan telepon. Juga, identitas lain seperti nama ibu kandung, nomor rekening, kartu kredit, di samping selalu mengganti password. Pelajar juga tidak dibenarkan terlibat dalam pornografi,” tambah Krisna.

Dari perspektif etika digital, anggota relawan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) Heka Rahma Yusianti menegaskan, etika pelajar di dunia digital harus memperhatikan ruang lingkup etika, yakni kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan kebajikan.

”Jelasnya, lakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan, kemauan menanggung konsekuensi dari perilakunya, menghindari plagiasi dan manipulasi, serta melakukan hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan,” urai Heka.

Kepala Balai Teknologi Informasi NTB Agus Siswoaji Utomo mengingatkan, selain memberikan banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi dan membantu mencari informasi, internet juga memiliki sisi negatif yang perlu dihindari.

”Di antaranya, membahayakan informasi pribadi, banyak penipuan, banyak informasi palsu (hoaks), pelecehan atau cyber bullying, banyak konten kekerasan, anti-sosial, tidak peka atau cuek dengan kondisi sekitar, plagiasi, tindak kejahatan, pornografi, kecanduan, dan masalah kesehatan lainnya,” terangnya.

Webinar ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang dilaksanakan sejak 2017.

Tahun ini, program #literasidigitalkominfo tersebut mulai bergulir pada Februari 2024. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 142 mitra jejaring seperti akademisi, perusahaan teknologi, serta organisasi masyarakat sipil, program ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Webinar ditujukan untuk meningkatkan kecakapan warga masyarakat menuju Indonesia yang #MakinCakapDigital.

Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221,5 juta jiwa dari total populasi 278,7 jiwa penduduk Indonesia.

Mengutip survei yang dirilis APJII, tingkat penetrasi internet Indonesia pada 2024 menyentuh angka 79,5 persen. Dibandingkan periode sebelumnya, ada peningkatan 1,4 persen. Terhitung sejak 2018, penetrasi internet Indonesia mencapai 64,8 persen. Kemudian naik secara berurutan menjadi 73,7 persen pada 2020, 77,01 persen pada 2022, dan 78,19 persen pada 2023.

Informasi lebih lanjut terkait literasi digital dan info kegiatan dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya