Komisi VI DPR Tunggu Penjelasan Bahlil Sebelum Bikin Pansus

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didorong untuk membuat panitia khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi izin usaha tambang oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi langsung dari Bahlil kepada DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menuturkan, salah satu agenda parlemen memanggil Bahlil hari ini, Kamis (14/3), adalah mendengar klarifikasi terkait isu yang beredar, sekaligus ingin mengetahui progres investasi di Indonesia saat ini.

"Sampai hari ini belum ada pembahasan, justru rapat hari ini salah satunya kami ingin bertanya, sesungguhnya kami ingin melihat progres investasi karena ini kan di tahun-tahun terakhir menjabat sebagai menteri ya tentu kami harus mengetahui progresnya," kata Herman di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (14/3).

Dia tidak mau menduga-duga ihwal isu Menteri Bahlil memalak para investor tambang, dan memilih akan menanyakan langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.

"Berkaitan dengan isu-isu publik dan mungkin salah satunya kami juga di grup agak ramai sedikit terkait dengan persoalan itu, namun ya kita tidak ingin berandai-andai. Nanti saja kita tunggu pada waktunya kalau sudah rapat dengan Pak Bahlil apa yang sesungguhnya yang terjadi dengan persoalan publik tersebut," paparnya.

Ditanya soal agenda rapat hari ini dengan Bahlil Lahadalia yang batal digelar, Herman menyebut Menteri Investasi itu meminta untuk diagendakan ulang.

"Beliau dengan alasan ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga meminta untuk rescheduling, tapi nanti kami kasih tahu lagi ya, dan pastinya kami tidak juga akan menanggalkan terhadap isu-isu yang berkembang di publik," tutupnya.