Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron/RMOL

Politik

Komisi VI DPR Tunggu Penjelasan Bahlil Sebelum Bikin Pansus

KAMIS, 14 MARET 2024 | 16:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didorong untuk membuat panitia khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi izin usaha tambang oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Namun, hingga saat ini belum ada klarifikasi langsung dari Bahlil kepada DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menuturkan, salah satu agenda parlemen memanggil Bahlil hari ini, Kamis (14/3), adalah mendengar klarifikasi terkait isu yang beredar, sekaligus ingin mengetahui progres investasi di Indonesia saat ini.

"Sampai hari ini belum ada pembahasan, justru rapat hari ini salah satunya kami ingin bertanya, sesungguhnya kami ingin melihat progres investasi karena ini kan di tahun-tahun terakhir menjabat sebagai menteri ya tentu kami harus mengetahui progresnya," kata Herman di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Kamis (14/3).


Dia tidak mau menduga-duga ihwal isu Menteri Bahlil memalak para investor tambang, dan memilih akan menanyakan langsung kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.

"Berkaitan dengan isu-isu publik dan mungkin salah satunya kami juga di grup agak ramai sedikit terkait dengan persoalan itu, namun ya kita tidak ingin berandai-andai. Nanti saja kita tunggu pada waktunya kalau sudah rapat dengan Pak Bahlil apa yang sesungguhnya yang terjadi dengan persoalan publik tersebut," paparnya.

Ditanya soal agenda rapat hari ini dengan Bahlil Lahadalia yang batal digelar, Herman menyebut Menteri Investasi itu meminta untuk diagendakan ulang.

"Beliau dengan alasan ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan sehingga meminta untuk rescheduling, tapi nanti kami kasih tahu lagi ya, dan pastinya kami tidak juga akan menanggalkan terhadap isu-isu yang berkembang di publik," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya