Sektor minuman ringan memberikan kontribusi besar untuk negara. Kementerian Perindustrian akan mendorong pemulihan industri tersebut lewat beberapa kebijakan.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan kebijakan tersebut di antaranya pemberian insentif fiskal, restrukturisasi mesin, dan transformasi digital menuju industri 4.0.
Insentif tersebut diberikan karena sektor minuman ringan memberikan kontribusi hampir 53 ribu serapan tenaga kerja, investasi yang mencapai Rp7,7 triliun, serta nilai ekspor sebanyak 99 juta dolar AS pada 2023.
Dengan dampak ekonomi yang cukup besar, Kemenperin juga akan terus mendorong pemulihan kinerja industri tersebut lewat berbagai program pemerintah, seperti program pameran produk makanan dan minuman di dalam dan di luar negeri.
"Termasuk juga restrukturisasi mesin peralatan, mendorong pemberian berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax, serta mendorong transformasi digital menuju industri 4.0," terang Merrijantij dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/3).
Untuk insentif tax holiday, Kemenperin akan memberikan pengurangan PPh 100 persen selama 5-20 tahun sesuai dengan nilai investasi, serta pengurangan PPh badan 50 persen selama dua tahun setelah pemanfaatan fasilitas tax holiday berakhir.
Insentif tax allowance yang diberikan yakni pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah modal yang dibebankan selama 6 tahun, amortisasi dipercepat, pengenaan tarif PPh final atas dividen sebesar 10 persen, serta kompensasi kerugian hingga 10 tahun.
Kemenperin telah menyiapkan anggaran di 2024 sebesar Rp20 miliar untuk digunakan dalam program restrukturisasi mesin atau peralatan di industri makanan dan minuman (mamin) untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi energi.
Mekanisme pembagian manfaat ini diberikan dengan sistem reimburse atau penggantian uang oleh pemerintah kepada pelaku industri di industri minuman dan makanan.
"Targetnya 20 perusahaan, 10 di minuman, 10 di makanan, itu tergantung dengan nilai reimburse. Karena ini masih berproses, seperti apa yang sudah ada saat ini di industri hasil hutan dan perkebunan, di industri pengolahan kayu itu maksimal reimburse hanya Rp1 miliar," ujarnya.
