Berita

Panwaslih Aceh saat menerima laporan PKS terkait dugaan penggelembungan suara PDIP/RMOLAceh

Politik

Panwaslih Aceh Masih Kaji Dugaan Penggelembungan Suara PDIP

KAMIS, 14 MARET 2024 | 03:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Polemik adanya dugaan penggelembungan suara yang dilaporkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal dikaji mendalam oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Panwaslih Aceh, Safwani mengaku akan mendalami laporan tersebut.  

"Meskipun masih ada proses di Mahkamah Konstitusi (MK), kami tetap melakukan kajian terhadap laporan ini," kata Safwani dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (13/3).


Safwani menyebutkan, kajian ini dilakukan dengan melihat uraian peristiwa yang terjadi, bukti dan saksi, serta menyandingkannya dengan peraturan perundang-undangan.

"Jika hasil memenuhi unsur pelanggaran, maka akan kami tindak lanjuti," ujarnya.

Selain itu, lanjut Safwani, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu terkait dugaan penggelembungan suara yang dilaporkan PKS.

"Kami mengikuti petunjuk dari Bawaslu RI. Laporan dari PKS sudah kami terima dan dikaji," sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, PKS Aceh melaporkan PDIP terkait dugaan penggelembungan suara pada lima kabupaten ke Panwaslih Aceh.

"Kita sore ini membawa berkas dari pada data-data penggelembungan suara untuk salah satu partai politik nasional yakni PDI Perjuangan dalam hal ini jumlahnya berkisaran sekitar 23.172 yang menyebar di lima kabupaten," kata Calon Legislatif DPR RI dari PKS, Rafly Kande, Rabu (13/3).

Menurut Rafly dugaan penggelembungan suara PDIP itu terjadi di lima kabupaten di Aceh, yaitu Pidie, Pidie Jaya, Subulussalam, Simeulue dan Kota Banda Aceh.

Rafly menyebutkan, dugaan penggelembungan suara ini ditemukan setelah PKS melakukan analisis data hasil rekapitulasi suara. Bahkan, ditemukan perbedaan signifikan antara C hasil dengan D hasil.

"Karena kalau kita lihat dari data itu PKS memperoleh kursi. Oleh sebab itu, kita datang hari ini bersama caleg lainnya dan ketua PKS Aceh untuk meminta supaya institusi ini (Panwaslih Aceh) berjalan dengan baik," jelasnya.

Sementara itu, calon anggota DPD RI, Ghufron Zainal Abidin, mengatakan pihaknya melaporkan PDI Perjuangan karena mempunyai bukti terhadap dugaan penggelembungan suara.

Bahkan, kata Ghufron, pihaknya sudah menyampaikan ke Panwaslih Aceh dengan bukti yang cukup dan itu merugikan partai PKS yang seharusnya mendapatkan kursi Dapil Aceh I untuk DPR RI.

"Tentu kami masih percaya lembaga Panwaslih Aceh akan melaksanakan tugas dengan baik. Jadi kita yakin bahwa laporan kita ini akan ditindaklanjuti," kata Ghufron.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya