Berita

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menandatangani sebuah dokumen/Ist

Politik

Reformasi Hukum Kunci Penguatan Reformasi Birokrasi

RABU, 13 MARET 2024 | 19:45 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mendorong perlunya menentukan langkah-langkah konkret mewujudkan reformasi hukum.

Menurutnya, reformasi hukum sangat penting, karena menjadi salah satu indikator reformasi birokrasi yang menjadi fondasi utama, yang harus dibangun kokoh.

"Kita harus menentukan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan reformasi hukum yang menjadi kunci penguatan reformasi birokrasi di Kemnaker," tutur Anwar pada acara Pembinaan Komunitas Hukum Kementerian Ketenagakerjaan 2024, di Jakarta.


Lewat rilis Biro Humas Kemnaker, Rabu (13/3), Anwar mengatakan, langkah konkret yang perlu dilakukan yakni melalui Indeks Reformasi Hukum (IRH), penanda progres yang sangat penting dalam capaian reformasi birokrasi di Kemnaker.

"IRH ini cermin sejauh mana kita telah melangkah dalam menerapkan perubahan signifikan dalam segi hukum, yang pada gilirannya membentuk fondasi kuat bagi perbaikan sistem birokrasi," ucapnya.

Dia bersyukur, karena pada 2023 IRH Kemnaker mendapatkan nilai 97,96 dengan kategori AA yang artinya istimewa. Keberhasilan itu hasil kerja keras, kolaborasi, dan sinergi seluruh tim yang ada di Kemnaker.

Seiring komitmen Kemnaker terus bergerak maju dan beradaptasi dengan dinamika kebijakan hukum, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) juga menjadi pondasi penting dalam upaya mewujudkan IRH yang solid.

Pengelolaan JDIH, kata dia, menjadi jantung yang memompa keberlanjutan dan keberhasilan perubahan khususnya di bidang hukum. Informasi dan dokumentasi hukum yang baik merupakan kunci utama dalam proses pembuatan kebijakan yang akurat dan efektif.

Karena itu ia menekankan perlunya mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap informasi dan dokumen yang dikelola senantiasa relevan dan terkini.

"Evaluasi dan pembaharuan berkala menjadi praktek rutin yang harus kita lakukan untuk menjaga ketepatan dan ketelitian data," ucapnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya