PPP Belum Ajukan Angket Pemilu Bukan Karena Ditawari Kursi Menteri

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum secara resmi mengajukan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hal ini memunculkan spekulasi kalau partai berlambang Kabah itu sudah ditawari kursi menteri di pemerintahan mendatang.

Ketua Bappilu PPP, Sandiaga Uno mengatakan, hak angket pemilu di DPR akan diputuskan oleh Plt Ketum, Muhamad Mardiono, selaku pimpinan tertinggi partai.

"Rapat terakhir yang dipimpin oleh Pak Plt Ketum bahwa semua kader diminta menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP itu kepada pimpinan," kata Sandi, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Sandi mengungkapkan, saat ini PPP tengah fokus mengawal suara partai agar bisa memenuhi syarat lolos parliamentary threshold (PT) 4 persen. Apalagi, perolehan suara PPP saat ini sangat tipis untuk melewati PT 4 persen, sehingga perlu dikawal ketat oleh seluruh kader.

"Seingat saya yang diharapkan adalah bahwa PPP ini harus lolos dulu untuk empat persen dan untuk perbaikan pemilu ke depan," kata sosok yang masih menjabat Menparekraf ini.

Saat disinggung mengenai isu bahwa PPP tidak kunjung bersikap terkait angket pemilu karena ada tawaran kursi menteri untuk pemerintahan mendatang, Sandi membantah hal tersebut.

Sebab, dia mengaku hingga saat ini belum ada tawaran kepadanya untuk menjadi menteri.

"Jadi, tidak ada tawaran-tawaran menteri kepada saya, tidak ada pembicaraan koalisi. Untuk posisi PPP, Plt Ketum yang akan menyampaikan, karena ini untuk memastikan tidak ada distorsi dari pandangan masyarakat," pungkasnya.