Berita

Ilustrasi pupuk subsidi/Net

Politik

Petani Mengeluh Pupuk Subsidi Tak Bisa Ditebus, Ketua Komisi IV Kritik Koordinasi di Kementan

RABU, 13 MARET 2024 | 15:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi IV DPR RI mengaku telah menerima sejumlah keluhan dari para petani terkait program pupuk subsidi yang diberikan pemerintah tidak bisa ditebus secara langsung.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV, Sudin, ketika rapat kerja bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) membahas soal isu pertanian terkini, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (13/3).

“Komisi IV mendapatkan keluhan di tengah masyarakat berkenaan dengan alokasi pupuk subsidi yang tidak mencukupi. Untuk itu Komisi IV meminta pemerintah mengambil langkah strategis mengatasi hal tersebut,” ucap Sudin dalam rapat.


Legislator dari Fraksi PDIP ini juga mendapat informasi bahwa alokasi pupuk bersubsidi sudah ditambah, namun fakta di lapangan para petani masih kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Cuma saya mengkritik sedikit Pak Menteri (Pertanian), yang terjadi di lapangan malah gaduh. Karena bawahan bapak itu tidak menindaklanjuti,” ucapnya.

Ia mencontohkan ada petani yang tidak bisa menebus pupuk dengan menggunakan KTP. Padahal dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, setiap pembelian pupuk subsidi harus menyertakan KTP.

“Contoh, Pak Menteri mengatakan, tebus pupuk cukup pakai KTP, harusnya di bawahnya langsung mengeksekusi dengan KTP. Tetapi dengan catatan bahwa petani tersebut mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Ini yang terjadi keributan itu Pak, katanya nulis cuma pakai KTP kok enggak bisa,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya