Berita

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI/Net

Bisnis

Ekonom Usul Pemerintah Perluas Objek Pajak Ini Daripada Naikan PPN Jadi 12 Persen

RABU, 13 MARET 2024 | 09:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya mendorong rasio pajak di dalam negeri, pemerintah perlu memperluas objek pajak daripada menaikkan tarif pajak itu sendiri.

Begitu yang dikatakan ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pada Selasa (12/3), saat ditanya mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

“Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif,” tegas Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, yang dikutip Rabu (13/3).


Ekonom itu lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintah perlu untuk menambah sasaran pajak itu sendiri, agar tidak terus membebani masyarakat, khususnya kelas menengah yang saat ini sudah mengalami kesulitan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.

“(Pemerintah perlu memperluas objek pajak) seperti pajak kekayaan atau wealth tax, pajak anomali harga komoditas atau windfall profit tax hingga penerapan pajak karbon secara luas,” jelasnya.

Hal tersebut, diyakini Bhima dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Sebaliknya, jika pemerintah tetap menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen hal tersebut malah akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan sebesar 8 persen.

“(Pertumbuhan ekonomi 8 persen) hampir sulit dicapai karena motor utama konsumsi domestiknya (diyakini) terhambat,” pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya