Berita

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI/Net

Bisnis

Ekonom Usul Pemerintah Perluas Objek Pajak Ini Daripada Naikan PPN Jadi 12 Persen

RABU, 13 MARET 2024 | 09:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya mendorong rasio pajak di dalam negeri, pemerintah perlu memperluas objek pajak daripada menaikkan tarif pajak itu sendiri.

Begitu yang dikatakan ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pada Selasa (12/3), saat ditanya mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

“Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif,” tegas Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, yang dikutip Rabu (13/3).


Ekonom itu lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintah perlu untuk menambah sasaran pajak itu sendiri, agar tidak terus membebani masyarakat, khususnya kelas menengah yang saat ini sudah mengalami kesulitan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.

“(Pemerintah perlu memperluas objek pajak) seperti pajak kekayaan atau wealth tax, pajak anomali harga komoditas atau windfall profit tax hingga penerapan pajak karbon secara luas,” jelasnya.

Hal tersebut, diyakini Bhima dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Sebaliknya, jika pemerintah tetap menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen hal tersebut malah akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan sebesar 8 persen.

“(Pertumbuhan ekonomi 8 persen) hampir sulit dicapai karena motor utama konsumsi domestiknya (diyakini) terhambat,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya