Berita

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI/Net

Bisnis

Ekonom Usul Pemerintah Perluas Objek Pajak Ini Daripada Naikan PPN Jadi 12 Persen

RABU, 13 MARET 2024 | 09:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya mendorong rasio pajak di dalam negeri, pemerintah perlu memperluas objek pajak daripada menaikkan tarif pajak itu sendiri.

Begitu yang dikatakan ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pada Selasa (12/3), saat ditanya mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

“Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif,” tegas Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, yang dikutip Rabu (13/3).


Ekonom itu lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintah perlu untuk menambah sasaran pajak itu sendiri, agar tidak terus membebani masyarakat, khususnya kelas menengah yang saat ini sudah mengalami kesulitan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.

“(Pemerintah perlu memperluas objek pajak) seperti pajak kekayaan atau wealth tax, pajak anomali harga komoditas atau windfall profit tax hingga penerapan pajak karbon secara luas,” jelasnya.

Hal tersebut, diyakini Bhima dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Sebaliknya, jika pemerintah tetap menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen hal tersebut malah akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan sebesar 8 persen.

“(Pertumbuhan ekonomi 8 persen) hampir sulit dicapai karena motor utama konsumsi domestiknya (diyakini) terhambat,” pungkasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya