Berita

Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI/Net

Bisnis

Ekonom Usul Pemerintah Perluas Objek Pajak Ini Daripada Naikan PPN Jadi 12 Persen

RABU, 13 MARET 2024 | 09:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya mendorong rasio pajak di dalam negeri, pemerintah perlu memperluas objek pajak daripada menaikkan tarif pajak itu sendiri.

Begitu yang dikatakan ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, pada Selasa (12/3), saat ditanya mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

“Kalau mau dorong rasio pajak perluas dong objek pajaknya bukan utak atik tarif. Menaikan tarif pajak itu sama dengan berburu di kebun binatang alias cara paling tidak kreatif,” tegas Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, yang dikutip Rabu (13/3).


Ekonom itu lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintah perlu untuk menambah sasaran pajak itu sendiri, agar tidak terus membebani masyarakat, khususnya kelas menengah yang saat ini sudah mengalami kesulitan akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan.

“(Pemerintah perlu memperluas objek pajak) seperti pajak kekayaan atau wealth tax, pajak anomali harga komoditas atau windfall profit tax hingga penerapan pajak karbon secara luas,” jelasnya.

Hal tersebut, diyakini Bhima dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Sebaliknya, jika pemerintah tetap menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen hal tersebut malah akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan sebesar 8 persen.

“(Pertumbuhan ekonomi 8 persen) hampir sulit dicapai karena motor utama konsumsi domestiknya (diyakini) terhambat,” pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya