Berita

Presiden Joko Widodo/Ist

Politik

Pengamat: Jokowi Sulit Jadi Ketua Koalisi Kecuali Ancam Ketum Parpol

SELASA, 12 MARET 2024 | 11:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua koalisi yang berada di atas semua partai politik pengusung dan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sulit terwujud. Terlebih, kelak Jokowi tak akan menjadi presiden lagi.

“Besar kemungkinan usulan ini tidak akan terealisasi,” kata Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (12/3).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini, usulan PSI akan terwujud apabila Jokowi mengeluarkan senjata pamungkasnya dengan menyeret para ketua umum parpol ke ranah pidana.


“Kecuali memang seluruh partai koalisi pemenang memiliki masalah yang bisa dijadikan sebagai ancaman jika tidak mendukung Jokowi,” kata Dedi.

Atas dasar itu, Dedi menilai PSI getol mengusulkan wacana yang tak masuk akal tersebut tak lebih karena memerlukan perlindungan dari penguasa sekarang yang bernama Jokowi.

“Partai semacam ini jelas tidak miliki kemandirian, bisa saja tanpa Jokowi, PSI tenggelam di 2024 ini,” pungkas Dedi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan, Presiden Joko Widodo semestinya menjadi sosok yang berada di atas semua partai politik.

Grace mengungkapkan, ada usul dari Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovannie agar Jokowi dapat memimpin koalisi partai politik yang punya kesamaan visi menuju Indonesia emas.

"Saya pikir ide bagus juga, Pak Jokowi mungkin bisa jadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama menuju Indonesia emas," kata Grace Minggu (10/3).

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya