Berita

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Sekber F-PDR Sediakan Mimbar Bebas Setiap Akhir Pekan

SABTU, 09 MARET 2024 | 20:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi (Sekber F-PDR) yang diisi oleh para aktivis pro demokrasi menyediakan mimbar bebas di di Jalan Diponegoro 72, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang turut hadir dalam deklarasi Sekber F-PDR itu mengatakan bahwa mimbar bebas bakal digelar setiap akhir pekan tepatnya hari Sabtu dan Minggu.

Hasto menuturkan, mimbar bebas ini sebagai ungkapan seluruh komitmen politik di dalam menyikapi Pemilu 2024.


"Pranata kehidupan baik tentang demokrasi yang seharusnya berintikan kedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, netralitas negara, tapi kemarin diwarnai oleh praktek-praktek yang tidak benar," ujar Hasto kepada wartawan di lokasi acara, Sabtu (9/3).

Hasto menilai, dengan adanya Sekber F-PDR, akan menjadi suatu agenda yang menata masa depan bangsa dan negara berdasarkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mengarusutamakan nilai-nilai kebangsaan.

"Karena ini menyangkut masa depan Indonesia sebagai bangsa, mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran, ini semua telah dilanggar," tegasnya.

Hasto menegaskan bahwa pihaknya diundang dan bukan mewadahi Sekber F-PDR itu. Namun, dia memberi dukungan atas prakarsa dan konsolidasi kelompok-kelompok civil society yang terus bergerak.

"Bahkan para guru-guru besar, tokoh-tokoh perguruan tinggi, civil society itu terus melakukan konsolidasi. Karena apa? Karena mereka juga terbangun spritnya setelah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah residu politik," tuturnya.

PDIP, masih kata Hasto, memastikan selalu hadir ketika diundang dalam rangka memperjuangkan demokrasi Indonesia. Partainya memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter.

"Kami memiliki suatu kebenaran sejarah ketika ibu Megawati Soekarnoputri juga melawan pemerintahan otoriter Soeharto," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya