Berita

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Sekber F-PDR Sediakan Mimbar Bebas Setiap Akhir Pekan

SABTU, 09 MARET 2024 | 20:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi (Sekber F-PDR) yang diisi oleh para aktivis pro demokrasi menyediakan mimbar bebas di di Jalan Diponegoro 72, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang turut hadir dalam deklarasi Sekber F-PDR itu mengatakan bahwa mimbar bebas bakal digelar setiap akhir pekan tepatnya hari Sabtu dan Minggu.

Hasto menuturkan, mimbar bebas ini sebagai ungkapan seluruh komitmen politik di dalam menyikapi Pemilu 2024.


"Pranata kehidupan baik tentang demokrasi yang seharusnya berintikan kedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, netralitas negara, tapi kemarin diwarnai oleh praktek-praktek yang tidak benar," ujar Hasto kepada wartawan di lokasi acara, Sabtu (9/3).

Hasto menilai, dengan adanya Sekber F-PDR, akan menjadi suatu agenda yang menata masa depan bangsa dan negara berdasarkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mengarusutamakan nilai-nilai kebangsaan.

"Karena ini menyangkut masa depan Indonesia sebagai bangsa, mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran, ini semua telah dilanggar," tegasnya.

Hasto menegaskan bahwa pihaknya diundang dan bukan mewadahi Sekber F-PDR itu. Namun, dia memberi dukungan atas prakarsa dan konsolidasi kelompok-kelompok civil society yang terus bergerak.

"Bahkan para guru-guru besar, tokoh-tokoh perguruan tinggi, civil society itu terus melakukan konsolidasi. Karena apa? Karena mereka juga terbangun spritnya setelah dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa ini adalah residu politik," tuturnya.

PDIP, masih kata Hasto, memastikan selalu hadir ketika diundang dalam rangka memperjuangkan demokrasi Indonesia. Partainya memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter.

"Kami memiliki suatu kebenaran sejarah ketika ibu Megawati Soekarnoputri juga melawan pemerintahan otoriter Soeharto," pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

UPDATE

Polisi Gagalkan Penjualan Bayi Umur Tiga Hari

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:17

Impor Mobil Pikap India Ancam Industri Lokal

Selasa, 24 Februari 2026 | 02:05

Bebek Amerika

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:43

Ijazah Jokowi seperti Noktah Hitam Pemerintahan Prabowo

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:27

Upaya Menghabisi Donald Trump Gagal Lagi

Selasa, 24 Februari 2026 | 01:03

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:36

Pengawasan Digital Mendesak Diperkuat Buntut Bus Transjakarta ‘Adu Banteng’

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:20

Pramono Jamin 3.100 Sapi Impor Australia Bebas PMK

Selasa, 24 Februari 2026 | 00:11

Bukan cuma Salah Tukang Ojek di Pandeglang

Senin, 23 Februari 2026 | 23:50

Vendor Tempuh Jalur Hukum Imbas Proyek Bali Subway Mangkrak

Senin, 23 Februari 2026 | 23:43

Selengkapnya