Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri/RMOL
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menjadwalkan kembali pemanggilan terhadap Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, sedianya Ahmad Sahroni diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/3).
Namun, anggota fraksi Nasdem DPR itu tidak hadir dan mengkonfirmasi kepada tim penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan.
"Segera dilakukan penjadwalan pemanggilan kembali," kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat sore (8/3).
Lanjut Ali, mengenai waktu pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Ahmad Sahroni, akan kembali diinformasikan kepada masyarakat.
Selain menjadi tersangka kasus dugaan TPPU, SYL juga kini telah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat di Kementan dan penerimaan gratifikasi.
KPK mengungkapkan adanya aliran dana dari kasus dugaan korupsi SYL ke Partai Nasdem. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang telah dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu lalu (28/2).
SYL bersama dua terdakwa lainnya, Kasdi Subagyono selaku mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan dan Muhammad Hatta selaku mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan, didakwa melakukan pengumpulan uang dari para eselon I berupa potongan 20 persen dari anggaran di masing-masing Sekretariat, Direktorat, dan Badan di Kementan sejak 2020 hingga 2023, lalu pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di Kementan.
Pengumpulan uang itu disertai dengan ancaman, yakni apabila tidak memenuhi permintaan terdakwa tersebut maka jabatannya dalam bahaya, dapat dipindahtugaskan atau dinonjobkan oleh terdakwa. Serta apabila ada pejabat yang tidak sejalan dengan hal yang disampaikan terdakwa tersebut dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya.
Jumlah uang yang diperoleh SYL selama menjabat sebagai Mentan dengan cara paksaan mencapai total Rp44.546.079.044 (Rp44,5 miliar).
Pengumpulan uang tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan SYL beserta keluarga. Seperti untuk keperluan istri terdakwa SYL sebesar Rp938,94 juta juga untuk keperluan keluarga SYL sebesar Rp992.296.746 (Rp922,2 juta).
Selanjutnya untuk keperluan pribadi SYL sebesar Rp3.331.134.246 (Rp3,3 miliar); untuk kado undangan sebesar Rp381.612.500 (Rp381,6 juta); untuk Partai Nasdem sebesar Rp40.123.500 (Rp40,1 juta); untuk acara keagamaan, operasional menteri dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada sebesar Rp16.683.448.302 (Rp16,68 miliar).
Kemudian untuk menyewa pesawat sebesar Rp3.034.591.120 (Rp3 miliar); untuk bantuan bencana alam atau sembako sebesar Rp3.524.812.875 (Rp3,5 miliar); untuk keperluan ke luar negeri sebesar Rp6.917.573.555 (Rp6,9 miliar); untuk umroh sebesar Rp1.871.650.000 (Rp1,8 miliar); dan untuk keperluan kurban sebesar Rp1.654.500.000 (Rp1,6 miliar).
