Berita

Anggota KPU RI, Idham Holik

Politik

KPU Ungkap Intimidasi ke PPK Tapos Depok Dilakukan Parpol yang Suaranya Menggelembung

KAMIS, 07 MARET 2024 | 20:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Intimidasi terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tapos, Depok, Jawa Barat, yang berakibat pada terhentinya rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan, direspon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan, awal mula intimidasi dipicu kejadian pada 3 Maret 2024. Dimana, PPK Tapos sedang istirahat dari Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan.

"Pada saat makan siang, jumlah suara salah satu caleg di tingkat DPRD Kota dari Partai Golkar naik drastis pada aplikasi Sirekap. Namun seluruh saksi selain saksi Partai Golkar, menginginkan penghitungan ulang karena jumlah suara tidak sesuai," ujar Idham kepada wartawan, Kamis (7/3).

"Kemudian pada ?4 Maret 2024, massa dari kedua kubu caleg Partai Golkar datang ke tempat Rekapitulasi PPK Kecamatan Tapos, dan adanya intimidasi dari pihak caleg Golkar kepada PPK. Nama kedua kubu masa tersebut Kubu dari Caleg Fauzy Rahman dan ?Kubu dari Caleg Fanny Fatmawati," sambungnya.

Tindakan tim dari dua caleg Partai Golkar yang sama-sama bertarung di daerah pemilihan (Dapil) 5 Kota Depok itu, membuat 5 Anggota PPK Tapos menghentikan proses rekapitulasi suara pada ?5 Maret 2024 , dengan alasan tidak sanggup lagi menyelesaikan tugas karena sudah diintimidasi.

Idham mengklaim, pernyataan sikap dari PPK Tapos memang disampaikan lewat sebuah surat kepada Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin, namun surat tersebut belum sampai ke pihak tertuju dan malah tersebar di media sosial.

"Karena adanya intimidasi kepada PPK, akhirnya PPK membuat surat tersebut, namun sebelum di kirimkan ke KPU Kota Depok. Pada akhirnya, surat tersebut sudah tersebar luas lewat media sosial atau messenger," ucapnya.

Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diterima Idham di tanggal 6 Maret 2024, KPU Kota Depok datang ke lokasi rekapitulasi dan mendapat klarifikasi dari PPK Tapos mengenai surat tersebut tidak jadi dikirimkan, dan rekapitulasi tetep dilanjutkan oleh PPK.

"Sampai semalam tanggal 6 Maret 2024, Ketua dan Anggota KPU Kota Depok Divisi Teknis datang ke lokasi rekapitulasi PPK Kecamatan Tapos. Rekapitulasi tetap dilanjutkan dan situasi pelaksanaan rekapitulasi masih kondusif," kata Idham mengklaim.

"Pada hari ini tanggal 7 Maret 2024, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Serentak 2024 di PPK Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat masih dilanjutkan. Kemungkinan rekapitulasi tersebut pada hari ini akan selesai," tutupnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya