Berita

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat meninjau kawasan budidaya sistem bioflok di Kaliketuk, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Kamis (7/3)/Ist

Bisnis

Budidaya Perikanan Solusi Atasi Kemiskinan di Gunungkidul

KAMIS, 07 MARET 2024 | 20:10 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Budidaya perikanan air tawar dapat berkontribusi mengentaskan persoalan kemiskinan di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mendukung pembangunan perikanan budidaya di wilayah tersebut.

"Tadi Bapak Bupati mengatakan angka kemiskinan sekitar 15 persen. Nah, kalau budidaya perikanan seperti di Kaliketuk bisa terus kita tingkatkan dan dilakukan di daerah lain, saya yakin angka kemiskinan tadi bisa terus menurun," ungkap Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat meninjau kawasan budidaya sistem bioflok di Kaliketuk, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Kamis (7/3).


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Gunungkidul sebesar 15,60 persen pada tahun 2023 atau sebanyak 122 ribuan jiwa. Selain mengandalkan pertanian, sebagian masyarakat kini menekuni budidaya perikanan air tawar salah satunya lele, seperti yang berjalan di Desa Kalikeluk.

Ratusan pembudidaya lele anggota Koperasi Mina Mulya Maju Mandiri (4 M) di Desa Kaliketuk mampu memproduksi 1-1,5 ton lele dari ratusan kolam bioflok yang mereka kelola. Hasil panen dipasarkan ke Gunungkidul, Yogyakarta serta startup perikanan dengan harga rata-rata Rp20.500 per kilogram.

Semula usaha budidaya di Kaliketuk dilakukan secara mandiri sebagai tambahan penghasilan. Namun melihat potensi yang semakin besar, masyarakat membentuk Koperasi Mina Mulya Maju Mandiri pada tahun 2018 atas pendampingan dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LMPUKP) yang merupakan unit kerja KKP.

Seiring kegiatan budidaya semakin besar,  para pembudidaya kini menerapkan manajemen air dan pengelolaan limbah secara terpadu sehingga sumber daya air akan terus lestari. KKP sendiri memberikan bantuan permodalan hingga Rp50 miliar yang diberikan secara bertahap sejak tahun 2018 hingga 2026 nanti.

“Daerah yang dikenal sulit air, tapi kini berhasil mengembangkan budidaya perikanan. Ini hebat sekali. Tadi saya melihat masih perlu dukungan pembenihan dan pakan juga. Ini akan kita bantu dan dampingi. Lele ini pasarnya besar sekali di DIY, sehingga berapapun produksinya saya yakin terserap,” pungkas Menteri Trenggono.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengakui menggeliatnya perikanan budidaya di wilayahnya. Dia berharap semakin banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kaitannya dengan budidaya perikanan air tawar. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan ikan konsumsi di Gunungkidul tapi juga untuk peningkatan penghasilan masyarakat.

Sementara itu Direktur LPMUKP, I Nengah Putra Winata, menyatakan, bantuan pinjaman permodalan yang disalurkan merupakan upaya percepatan dalam pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, sekaligus penguatan kelembagaan sehingga proses hilirisasi dapat terwujud.

“Kami berharap ke depan pengembangan di sektor kelautan dan perikanan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan prinsip pemberdayaan. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kelautan dan perikanan,” jelasnya saat mendampingi Menteri Trenggono.

Lebih rinci mengenai angka pencairan LPMUKP ke Koperasi 4M senilai Rp50 miliar dilakukan secara bertahap sejak tahun 2018 senilai Rp1.000.000.000,- untuk pembangunan 100 unit kolam bundar. Penyaluran selanjutnya di tahun 2021 senilai Rp1.350.000.000,- digunakan untuk pembangunan kolam dan modal kerja sejumlah 100 unit kolam bundar.

Penyaluran tahun 2023 pada fasilitas ke-3 senilai Rp3.000.000.000,- penggunaannya untuk pembangunan 300 unit kolam bundar. Selanjutnya pada tahun 2024 direncanakan penyaluran hingga Rp10.000.000.000,- akan digunakan untuk penambahan unit kolam pembesaran ikan lele sebanyak 1.000 kolam.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya