Berita

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat meninjau kawasan budidaya sistem bioflok di Kaliketuk, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Kamis (7/3)/Ist

Bisnis

Budidaya Perikanan Solusi Atasi Kemiskinan di Gunungkidul

KAMIS, 07 MARET 2024 | 20:10 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Budidaya perikanan air tawar dapat berkontribusi mengentaskan persoalan kemiskinan di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap mendukung pembangunan perikanan budidaya di wilayah tersebut.

"Tadi Bapak Bupati mengatakan angka kemiskinan sekitar 15 persen. Nah, kalau budidaya perikanan seperti di Kaliketuk bisa terus kita tingkatkan dan dilakukan di daerah lain, saya yakin angka kemiskinan tadi bisa terus menurun," ungkap Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat meninjau kawasan budidaya sistem bioflok di Kaliketuk, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Kamis (7/3).


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Gunungkidul sebesar 15,60 persen pada tahun 2023 atau sebanyak 122 ribuan jiwa. Selain mengandalkan pertanian, sebagian masyarakat kini menekuni budidaya perikanan air tawar salah satunya lele, seperti yang berjalan di Desa Kalikeluk.

Ratusan pembudidaya lele anggota Koperasi Mina Mulya Maju Mandiri (4 M) di Desa Kaliketuk mampu memproduksi 1-1,5 ton lele dari ratusan kolam bioflok yang mereka kelola. Hasil panen dipasarkan ke Gunungkidul, Yogyakarta serta startup perikanan dengan harga rata-rata Rp20.500 per kilogram.

Semula usaha budidaya di Kaliketuk dilakukan secara mandiri sebagai tambahan penghasilan. Namun melihat potensi yang semakin besar, masyarakat membentuk Koperasi Mina Mulya Maju Mandiri pada tahun 2018 atas pendampingan dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LMPUKP) yang merupakan unit kerja KKP.

Seiring kegiatan budidaya semakin besar,  para pembudidaya kini menerapkan manajemen air dan pengelolaan limbah secara terpadu sehingga sumber daya air akan terus lestari. KKP sendiri memberikan bantuan permodalan hingga Rp50 miliar yang diberikan secara bertahap sejak tahun 2018 hingga 2026 nanti.

“Daerah yang dikenal sulit air, tapi kini berhasil mengembangkan budidaya perikanan. Ini hebat sekali. Tadi saya melihat masih perlu dukungan pembenihan dan pakan juga. Ini akan kita bantu dan dampingi. Lele ini pasarnya besar sekali di DIY, sehingga berapapun produksinya saya yakin terserap,” pungkas Menteri Trenggono.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengakui menggeliatnya perikanan budidaya di wilayahnya. Dia berharap semakin banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kaitannya dengan budidaya perikanan air tawar. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan ikan konsumsi di Gunungkidul tapi juga untuk peningkatan penghasilan masyarakat.

Sementara itu Direktur LPMUKP, I Nengah Putra Winata, menyatakan, bantuan pinjaman permodalan yang disalurkan merupakan upaya percepatan dalam pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, sekaligus penguatan kelembagaan sehingga proses hilirisasi dapat terwujud.

“Kami berharap ke depan pengembangan di sektor kelautan dan perikanan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan prinsip pemberdayaan. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat kelautan dan perikanan,” jelasnya saat mendampingi Menteri Trenggono.

Lebih rinci mengenai angka pencairan LPMUKP ke Koperasi 4M senilai Rp50 miliar dilakukan secara bertahap sejak tahun 2018 senilai Rp1.000.000.000,- untuk pembangunan 100 unit kolam bundar. Penyaluran selanjutnya di tahun 2021 senilai Rp1.350.000.000,- digunakan untuk pembangunan kolam dan modal kerja sejumlah 100 unit kolam bundar.

Penyaluran tahun 2023 pada fasilitas ke-3 senilai Rp3.000.000.000,- penggunaannya untuk pembangunan 300 unit kolam bundar. Selanjutnya pada tahun 2024 direncanakan penyaluran hingga Rp10.000.000.000,- akan digunakan untuk penambahan unit kolam pembesaran ikan lele sebanyak 1.000 kolam.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya