Kemala Motik Abdul Gafur/Net
Anggota DPD periode 2009-2014, Kemala Motik Abdul Gafur dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut).
Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, hari ini, Kamis (7/3), tim penyidik memanggil Kemala yang merupakan istri almarhum Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) era Soeharto, Abdul Gafur sebagai saksi untuk tersangka Abdul Ghani Kasuba (AGK) selaku mantan Gubernur Maluku non aktif.
"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Kemala Motik Abdul Gafur (mantan anggota DPD)" kata Ali kepada wartawan, Kamis siang (7/3).
Berdasarkan pantauan
Kantor Berita Politik RMOL, Kemala Motik belum terlihat hadir memenuhi panggilan tim penyidik untuk hadir dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.
Dalam perkara ini, sebanyak 4 orang pihak pemberi suap telah menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu (6/3).
Keempatnya adalah, Stevi Thomas (ST) selaku swasta, Kristian Wuisan (KW) selaku swasta, Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Malut, dan Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR Pemprov Malut.
Dalam surat dakwaan Stevi Thomas C selaku Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada (TBP) Tbk telah memberi uang secara bertahap sebesar 60 ribu dolar AS kepada AGK agar dapat dimudahkan dalam penerbitan izin-izin dan rekomendasi-rekomendasi teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut yang berada dibawah strukturnya, serta terkait izin-izin dan rekomendasi-rekomendasi teknis yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan dibawah Harita Group.
Sedangkan terdakwa Kristian Wuisan alias Kian selaku Direktur Utama PT Birinda Perkasa Jaya (BPJ) telah memberikan uang secara bertahap sebesar Rp3,505 miliar kepada AGK karena telah memberikan paket pekerjaan di lingkungan Pemprov Malut sejak 2020-2023
Sementara itu, tiga orang pihak penerima suap hingga saat ini masih dalam proses penyidikan. Ketiganya adalah, Abdul Ghani Kasuba (AGK) selaku Gubernur nonaktif Malut, Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ), dan Ramadhan Ibrahim (RI) selaku ajudan.
