Minim Dukungan Fraksi, Hak Angket Tak Punya Fakta Kuat Soal Kecurangan Pemilu?

Rencana penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024, minim dukungan dari fraksi partai politik (parpol).

Pengamat politik dari Citra Institute Efriza mengamati, bunyi hak angket dalam Rapat Paripurna DPR RI kemarin hanya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara, enam parpol lainnya di parlemen tidak bersuara mengenai rencana giliran ham angket. Sehingga, Efriza meyakini itu sebagai tanda tak angket tidak siap secara formil dan materiil untuk digulirkan.

"Artinya, memungkinkan hak angket ini jika dicermati tampaknya tidak punya rumusan yang detail, komprehensif, memungkinkan fakta-fakta di lapangannya kurang kuat," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).

Dari fakta politik di parlemen saat ini, dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu meyakini, cengkraman Presiden Joko Widodo terhadap parpol-parpol yang ada masih cukup kencang.

Meskipun, diurai Efriza, terdapat Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tidak berada di koalisi yang calon presiden dan calon wakil presidennya (capres-cawapres) didukung Jokowi.

"Tetapi, dalam Rapur kemarin dua parpol itu tidak bersuara mendukung giliran hak angket," sambungnya menegaskan.

Oleh karena itu, Efriza menduga hak angket sulit berjalan mengusut dugaan kecurangan Pemilu Serentak 2024.

"Andai ada kemungkinan, itu hanya sekadar asumsi keramaian pra hasil pemilu ditetapkan," demikian Efriza menambahkan.