Hak angket kecurangan Pemilu di DPR diperkirakan akan diperjuangkan secara serius oleh hanya satu partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pengamat politik Citra Institute, Efriza menganggap dukungan hak angket yang disuarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak cukup serius.
Sebabnya, dia mengamati PKB dan PKS justru menunggu PDIP untuk memotori guliran hak angket dugaan kecurangan pemilu.
"Dalam Rapat Paripurna kemarin, PKB dan PKS tidak mencerminkan pendapat mereka mengenai hal angket, tidak menunjukkan bukti keseriusan mereka. Malah sekadar mencari panggung," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3).
Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu menilai, sikap PKB dan PKS di hanya demi menyelamatkan citra diri mereka di mata konstituen.
"Bahasa sarkasnya, memungkinkan mereka hanya sekadar mengingatkan komitmen PDIP semata menggulirkan hak angket. Akan tetapi, niat mereka untuk hak angket masih patut dipertanyakan," tuturnya.
Salah satu hal yang patut dipertanyakan atas konsistensi PKB dan PKS ikut menggulirkan hak angket, menurut Efriza dapat dilihat dari sikap Partai Nasdem yang tidak jelas. Pasalnya, dalam Rapur kemarin tidak ikut bersuara mendukung sikap PDIP, PKB dan PKS.
"Sedangkan sikap Nasdem tidak memberikan interupsi menunjukkan Nasdem malah hanya menunggu. Berbeda dengan PKB dan PKS, yang terkesan memprovokasi PDIP agar segera bersuara soal hak angket, seolah meramaikan saja gedung Senayan," demikian Efriza menambahkan.
