Denny JA menyatakan pandangannya terkait hak angket kecurangan pemilu yang sedang bergulir di DPR.
“Bukan hanya pilpres yang perlu dievaluasi, tapi juga pileg. Evaluatornya jangan politisi, partai politik, atau DPR, yang bias karena kepentingan politiknya, tapi peneliti, akademisi, yang kredibel, yang berada di kampus dan lembaga riset,” kata Denny JA dalam diskusi di Creator Club, yang dimuat di akun medsosnya, Rabu (6/3).
Menurut dia, hasil kajian akademis atas kecurangan yang terjadi dijadikan bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan Undang- Undang Pemilu atau Undang- Undang Presiden.
Denny, selaku peneliti dan baru saja menerima The Legend Award karena telah ikut memenangkan lima kali capres berturut-turut, mempunyai data opini publik soal kecurangan pemilu.
“Begitu hebohnya isu pemilu curang itu bergema di berbagai tempat di tanah air. Survei LSI (Feb, 2024) merekam opini publik. Sebesar 31,4 persen publik percaya pemilu ini curang. Namun ada sekitar 60,5 persen yang mengatakan pemilu ini tidak curang,” bebernya.
Lanjut dia, masih jauh lebih banyak yang merasa pemilu 2024 tidak curang. Perbandingannya, dari tiga warga, dua menyatakan pemilu tidak curang, satu menyatakan pemilu curang.
“Tapi yang penting juga dipahami, meluasnya isu pemilu curang tak hanya terjadi di negara yang sedang dalam tahap transisi ke demokrasi seperti Indonesia. Isu pemilu curang juga terjadi dalam opini publik di negara yang demokrasinya sudah terkonsolidasi seperti di Amerika Serikat,” ungkap dia.
“Donald Trump ketika kalah dalam pilpres 2020, keras sekali dia meyakinkan publik: “Saya menang. Tapi Joe Biden telah mencuri pemilu. Saya dikalahkan oleh pemilu yang curang,” ucap Deny menirukan pernyataan Donald Trump.
Trump mengatakan itu berulang-ulang. Akhirnya dalam survei di Amerika Serikat, bahkan tiga tahun setelah pemilu, sepertiga penduduk Amerika Serikat juga meyakini pemilu berlangsung dengan curang.
Hal ini diberitakan antara lain oleh NBC 20 Januari 2023: “Almost a third of Americans still believe the 2020 election result was fraudulent.”
Lanjut Denny, opini bisa terbentuk berbeda dengan fakta hukum sebenarnya. Karena di pengadilan, seperti di Mahkamah Konstitusi, tak terbukti pemilu curang itu terjadi yang bisa mengubah hasil.
“Ini hukum besinya. Jika seputar pemilu di sebuah negara, terbentuk polarisasi politik yang begitu tajam, dan pemimpin yang kalah mengagitasi pendukungnya bahwa pemilu itu curang, apalagi dengan menggunakan influencers, pasti akan terbentuk opini di sebagian masyarakat bahwa pemilu memang curang,” bebernya lagi.
Masih kata dia, opini bukan fakta. Politik memang soal opini dan persepsi. Untuk kasus Indonesia, bahkan sejak Pilpres 2024, pihak yang kalah pilpres selalu menyatakan pilpres berlangsung dengan curang. Tak ada pilpres di Indonesia sejak 2004, tanpa isu pemilu curang.
“Namun ketika datang era pembuktian curang di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi, pihak yang menuduh curang gagal membuktikannya. Sejak Pilpres 2004, walau hasil KPU selalu digugat, hasil KPU itu pula yang dikokohkah kembali oleh Mahkamah Konstitusi,” tandas Denny JA.
