Berita

Gedung KPK/RMOL

Hukum

Usut Kasus Korupsi RJA DPR, KPK harus Sasar Anggota Dewan

RABU, 06 MARET 2024 | 13:44 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Center for Budget Analysis (CBA) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sarana kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR.

“Dalam penanganan berbagai kasus korupsi saat ini, KPK dihadapkan dengan tantangan besar, terkait integritas dan netralitas dalam internal KPK sendiri,” kata Koordinator CBA Jajang Nurjaman dalam keterangannya, Rabu (6/3).

Maka dari itu, pihaknya mendorong penanganan kasus korupsi alat kelengkapan RJA DPR tidak boleh berlarut-larut, demi integritas KPK.


“Jangan sampai publik menilai; langkah KPK terkait pengungkapan skandal korupsi di DPR RI hanya gertak sambal atau bahkan demi kepentingan politik,” tegasnya.

Menurut dia, jika melihat kasus korupsi alat kelengkapan DPR, KPK seharusnya sudah terang benderang siapa saja yang terlibat dan harus bertanggung jawab, mengingat kasus ini terkait pengadaan di tahun 2020.

Lanjut dia, total dugaan nilai proyek juga sangat fantastis sebesar Rp121 miliar.

“Kemungkinan pihak yang terlibat dalam praktek korupsi kasus ini tidak sedikit, dan bukan hanya pegawai Setjen DPR saja yang dibidik KPK. Tetapi juga KPK harus membidik alias mengembangkan penyelidikan pada anggota DPR di parlemen agar tidak ada dusta antara KPK dengan publik,” jelasnya.

CBA berharap, kasus korupsi pengadaan alat kelengkapan RJA DPR RI harus diusut sampai tuntas.

“Hal ini sebagai pengingat bagi anggota dewan yang terlalu sombong dan keenakan karena jarang ada yang mengotak-atik serta mengkritisi terkait anggaran mereka,” pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya