Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar/RMOL
Ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menanggapi tentang ramainya pemberitaan adanya dugaan tindak pidana oleh Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali.
Menurut Fickar sebaiknya, Pj Bupati Muara Enim, diambil dari Kapolres atau Pejabat Kodam. Hal tersebut bisa meminimalisir tindak pidana korupsi.
"Di Muara Enim itu, selain ada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah (muspida) itu terdiri dari 3 instansi seperti kapolda/kapolres dan komandan kodam,” kata Abdul Fickar Hadjar kepada wartawan, Senin (4/3).
“Jadi sebaiknya jika jabatan kepala daerah di Muara Enim Kosong, bisa Pj-nya diambil dari Kepolisian atau TNI," tambahnya.
Lanjut dia, jika penjabat Bupati Muara Enim diambil dari instansi lain seperti yang terjadi sekarang yaitu dari Kadis Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel yaitu Ahmad Rizali, tidak mustahil berpotensi terjebak kasus hukum.
"Seperti yang terjadi saat ini di Muara Enim berpolemik," tegas Fickar.
Sebelumnya diberitakan, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mestinya pejabat Bupati Muara Enim Ahmad Rizali tidak anti kritik baik itu oleh pendemo ataupun wartawan yang akan melakukan konfirmasi pemberitaan.
Pasalnya, kata Ujang, media dan
civil society sebagai alat kontrol bagi pemerintahan daerah yang saat ini dijabat oleh Ahmad Rizali.
"Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali tidak boleh anti kritik terhadap pemerintahan yang dipimpinnya. Dia harus menerima kritikan dan masuknya untuk perbaikan daerahnya, dia mestinya lebih bijak dan tak boleh melakukan ancaman untuk mereka yang melakukan kontrol sosial," Kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai terkait latar belakang dari Pj Muara Enim Ahmad Rizali yang diduga melakukan tindakan melawan hukum tersebut tidaklah penting.
Kata Ucok, walaupun diduga ada korupsi terhadap Ahmad Rizali, yang penting dia selera dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pj Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali diangkat sesuai selera Jokowi, tidak penting punya latar belakang korupsi atau tidak semuanya bisa ditabrak," jelas Ucok.
