Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Marak Jual Beli Suara, Indonesia Sulit Dapat Wakil Rakyat Amanah

SENIN, 04 MARET 2024 | 11:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dugaan penggelembungan suara pada Pileg 2024 mengemuka dan kasat mata. Menariknya, dugaan penggelembungan terjadi di internal dan eksternal partai. Ada yang melalui politik uang, termasuk main mata dengan penyelenggara Pemilu.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, berpendapat, penggelembungan suara di internal partai terjadi manakala ada sesama Caleg bersaing ketat, sementata kursi yang diperoleh partai terbatas.

"Hal yang sama juga terjadi saat Caleg antar partai bersaing memperebutkan kursi yang tersedia," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Senin (4/3).


Menurutnya, untuk menggelembungkan suara, ada Caleg yang diduga bermain mata dengan penyelenggara, mulai di TPS, saat rekapitulasi di kecamatan, hingga rekapitulasi di kota atau kabupaten.

"Itu terkesan sudah menjadi rahasia umum. Sebab, sesama Caleg pada umumnya sudah mengetahui permainan semacam itu," katanya.

Jamiluddin mengaku prihatin dengan transaksi jual beli suara hingga melibatkan penyelenggara Pemilu, yang pada akhirnya kian memperburuk citra Pemilu 2024.

"Dugaan main mata dengan penyelenggara tentu sangat memprihatinkan. Hal itu mengindikasikan Pileg 2024 jauh dari prinsip jujur dan adil. Sebab, sebagian penyelenggara sudah terkontaminasi dan larut dengan permainan Caleg," katanya.

"Karena itu, sulit bagi Indonesia memperoleh wakil rakyat yang benar-benar amanah. Sebab, sebagian yang terpilih itu hasil transaksional," tutupnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya