Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Bisa Antisipasi Kenaikan Harga Bapok Jelang Ramadan

SENIN, 04 MARET 2024 | 06:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah Joko Widodo saat ini memiliki tugas memastikan agar masyarakat tidak panik meski harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Mengingat, kenaikan harga tersebut menjadi fenomena rutin setiap tahunnya.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan menjadi fenomena yang rutin terjadi setiap tahun. Kenaikan harga itu sulit dicegah, karena terjadi sesuai hukum pasokan dan permintaan.

"Sudah menjadi kelaziman, menjelang Ramadan harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik. Kenaikan harga ini biasanya sangat terasa di kota-kota besar yang sangat menggantungkan pasokan kebutuhan pokok dari daerah-daerah penyangga," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/3).


Kebutuhan berupa pangan, kata Wildan, selalu menjadi primadona saat Ramadan tiba. Para ibu rumah tangga punya cara yang sama, yakni memastikan pasokan pangan tersedia. Akibatnya, permintaan atas kebutuhan pangan dan produk ikutannya dipastikan lebih tinggi menjelang bulan puasa.

"Kebutuhan pangan ini mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, cabai, hingga bawang merah dan bawang putih. Keenam bahan ini merupakan kebutuhan utama di dapur rumah tangga Indonesia. Pada saat keenam bahan ini harganya naik, otomatis akan menjadi isu nasional," terang Wildan.

Menurut dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, kenaikan harga dipicu oleh kelangkaan pasokan atau stok. Pada saat stok berkurang, muncul peluang untuk mengimpor produk pangan dari luar negeri. Alasannya untuk memastikan stok di dalam negeri tercukupi dan kemudian harga bisa distabilkan karena terjadinya keseimbangan antara pasokan dengan permintaan di pasar.

"Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi kenaikan harga yang terjadi. Dengan kekuatan intelejen yang ada, pemerintah harus bisa memastikan arus bahan pangan lancar dan tidak ada penumpukan pasokan di gudang. Dengan begitu, kenaikan harga pangan karena alasan kelangkaan bisa diminimalisir," jelas Wildan.

Bila menengok tahun-tahun sebelumnya, kata Wildan, terdapat sejumlah komoditas yang berpotensi naik harga dan menyumbang inflasi terhadap ekonomi Indonesia. Komoditas yang dimaksud adalah, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, serta cabai.

Pasokan komoditas bawang putih dan cabai sangat dipengaruhi kondisi lahan pertanian yang berakibat pada hasil panen. Untuk minyak goreng dan gula pasir, berpeluang untuk ditimbun oleh distributor guna meraup keuntungan dari selisih kenaikan harga.

"Untuk beras, tren harganya bisa terus naik selama kelangkaan yang terjadi saat ini belum berhasil diatasi oleh pemerintah. Kelangkaan beras ini bisa juga dipicu oleh perilaku beli masyarakat kita yang ingin mengamankan pasokan di rumah masing-masing. Kalau melihat langsung ke pasar dan toko beras, pasokannya ada. Hanya saja harganya naik," terang Wildan.

Untuk itu, tugas penting pemerintah saat ini adalah memastikan agar masyarakat tidak panik meski harga naik. Jurus operasi pasar untuk menenangkan publik bisa dipakai. Meski harus diakui, dampak operasi pasar tidak terlampau besar untuk menstabilkan harga.

"Kelangkaan sejumlah komoditas pangan selalu membuka peluang untuk impor. Yang diuntungkan tentu para importir dan itu sudah sesuai dengan harapan mereka. Selama harga produk pangan masih dalam batas kewajaran, impor bisa dibuka untuk meredam gejolak harga," pungkas Wildan.



Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya