Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Bisa Antisipasi Kenaikan Harga Bapok Jelang Ramadan

SENIN, 04 MARET 2024 | 06:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah Joko Widodo saat ini memiliki tugas memastikan agar masyarakat tidak panik meski harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Mengingat, kenaikan harga tersebut menjadi fenomena rutin setiap tahunnya.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan menjadi fenomena yang rutin terjadi setiap tahun. Kenaikan harga itu sulit dicegah, karena terjadi sesuai hukum pasokan dan permintaan.

"Sudah menjadi kelaziman, menjelang Ramadan harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik. Kenaikan harga ini biasanya sangat terasa di kota-kota besar yang sangat menggantungkan pasokan kebutuhan pokok dari daerah-daerah penyangga," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/3).


Kebutuhan berupa pangan, kata Wildan, selalu menjadi primadona saat Ramadan tiba. Para ibu rumah tangga punya cara yang sama, yakni memastikan pasokan pangan tersedia. Akibatnya, permintaan atas kebutuhan pangan dan produk ikutannya dipastikan lebih tinggi menjelang bulan puasa.

"Kebutuhan pangan ini mulai dari beras, gula pasir, minyak goreng, cabai, hingga bawang merah dan bawang putih. Keenam bahan ini merupakan kebutuhan utama di dapur rumah tangga Indonesia. Pada saat keenam bahan ini harganya naik, otomatis akan menjadi isu nasional," terang Wildan.

Menurut dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, kenaikan harga dipicu oleh kelangkaan pasokan atau stok. Pada saat stok berkurang, muncul peluang untuk mengimpor produk pangan dari luar negeri. Alasannya untuk memastikan stok di dalam negeri tercukupi dan kemudian harga bisa distabilkan karena terjadinya keseimbangan antara pasokan dengan permintaan di pasar.

"Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi kenaikan harga yang terjadi. Dengan kekuatan intelejen yang ada, pemerintah harus bisa memastikan arus bahan pangan lancar dan tidak ada penumpukan pasokan di gudang. Dengan begitu, kenaikan harga pangan karena alasan kelangkaan bisa diminimalisir," jelas Wildan.

Bila menengok tahun-tahun sebelumnya, kata Wildan, terdapat sejumlah komoditas yang berpotensi naik harga dan menyumbang inflasi terhadap ekonomi Indonesia. Komoditas yang dimaksud adalah, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, serta cabai.

Pasokan komoditas bawang putih dan cabai sangat dipengaruhi kondisi lahan pertanian yang berakibat pada hasil panen. Untuk minyak goreng dan gula pasir, berpeluang untuk ditimbun oleh distributor guna meraup keuntungan dari selisih kenaikan harga.

"Untuk beras, tren harganya bisa terus naik selama kelangkaan yang terjadi saat ini belum berhasil diatasi oleh pemerintah. Kelangkaan beras ini bisa juga dipicu oleh perilaku beli masyarakat kita yang ingin mengamankan pasokan di rumah masing-masing. Kalau melihat langsung ke pasar dan toko beras, pasokannya ada. Hanya saja harganya naik," terang Wildan.

Untuk itu, tugas penting pemerintah saat ini adalah memastikan agar masyarakat tidak panik meski harga naik. Jurus operasi pasar untuk menenangkan publik bisa dipakai. Meski harus diakui, dampak operasi pasar tidak terlampau besar untuk menstabilkan harga.

"Kelangkaan sejumlah komoditas pangan selalu membuka peluang untuk impor. Yang diuntungkan tentu para importir dan itu sudah sesuai dengan harapan mereka. Selama harga produk pangan masih dalam batas kewajaran, impor bisa dibuka untuk meredam gejolak harga," pungkas Wildan.



Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya