Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak dari Fraksi PKS/Ist
Kenaikan harga beras di pasaran menandakan pemerintah gagal mengelola produksi dalam negeri.
Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) gagal mencapai swasembada pangan, khususnya beras.
“Pemerintah jelas tidak berhasil mengurus produksi beras di dalam negeri. Bukannya swasembada, kita malah semakin bergantung pada impor,” kata Amin lewat keterangan resminya, Minggu (3/3).
Gejala penurunan produksi sudah terlihat sejak awal 2023 lalu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, kelangkaan dan kenaikan harga pupuk, serta biaya produksi yang tinggi akibat dampak kenaikan harga BBM.
“Seharusnya hal ini bisa dicegah. Namun, ironisnya, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton tahun ini, yang berdampak pada harga jual gabah petani yang anjlok,” ujar Amin.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa harga beras sudah turun. Menurut pengamatan di lapangan, harga beras masih tinggi.
“Hanya ada penurunan harga saat Bulog melakukan operasi. Tapi itu pun sangat terbatas,” tandas Amin.
Berdasarkan data panel harga pangan nasional akhir bulan lalu menunjukkan harga beras medium berada di kisaran Rp13.430/kilogram, sedangkan harga beras premium berada di kisaran Rp15.340/kilogram.
Harga ini melampaui harga eceran tertinggi (HET) beras medium di kisaran Rp10.900-Rp11.800 per kilogram dan HET beras premium di kisaran Rp13.900-Rp14.800.
