Berita

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta/Net

Politik

KIPP: Sirekap Produk Gagal KPU

SABTU, 02 MARET 2024 | 18:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU), dinilai sebagai produk yang tidak sukses. Sebab, terdapat masalah konversi perolehan suara.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menjelaskan, perolehan suara peserta pemilu yang ditemukan tidak sesuai catatan Sirekap, menjadi tanda teknologi informasi yang dibentuk KPU tidak mumpuni.

"Ini (Sirekap) produk gagal KPU. Karena kalau kita lihat kepercayaan publik ke KPU menurun karena Sirekap," ujar Kaka kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/3).


Dia menjelaskan, terdapat keanehan yang terjadi terkait perolehan suara partai politik (parpol). Di mana, suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sirekap melonjak dalam kurun waktu sepekan terakhir.

Sementara, suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula sudah memenuhi parliamentary threshold 4 persen, justru hari ini tercatat 3,9 persen.

Menurut Kaka, keanehan data perolehan suara dua parpol tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk Sirekap. Khususnya, tidak digunakan sebagai data penyanding dalam proses rekapitulasi di tingkat nasional.

Justru, dia menyarankan agar parpol dan peserta pemilu lainnya mendorong KPU memakai data manual, yaitu hasil penghitungan perolehan suara yang tercatat dalam Formulir C.Hasil Plano, bukan data Sirekap.

"Ketika menyandingkan C.Hasil dengan Sirekap saja itu tidak ketemu. Sirekap sejak awal tidak bisa disandingkan ketika belum terupload 100 persen," tuturnya.

"Seharusnya Sirekap sejak awal dilepaskan, harusnya hanya uploading C.Hasil. Kalau rekap kan berarti merekap menggunakan sistem komputasi," demikian Kaka menambahkan.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya