Berita

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta/Net

Politik

KIPP: Sirekap Produk Gagal KPU

SABTU, 02 MARET 2024 | 18:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU), dinilai sebagai produk yang tidak sukses. Sebab, terdapat masalah konversi perolehan suara.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menjelaskan, perolehan suara peserta pemilu yang ditemukan tidak sesuai catatan Sirekap, menjadi tanda teknologi informasi yang dibentuk KPU tidak mumpuni.

"Ini (Sirekap) produk gagal KPU. Karena kalau kita lihat kepercayaan publik ke KPU menurun karena Sirekap," ujar Kaka kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/3).


Dia menjelaskan, terdapat keanehan yang terjadi terkait perolehan suara partai politik (parpol). Di mana, suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sirekap melonjak dalam kurun waktu sepekan terakhir.

Sementara, suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula sudah memenuhi parliamentary threshold 4 persen, justru hari ini tercatat 3,9 persen.

Menurut Kaka, keanehan data perolehan suara dua parpol tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk Sirekap. Khususnya, tidak digunakan sebagai data penyanding dalam proses rekapitulasi di tingkat nasional.

Justru, dia menyarankan agar parpol dan peserta pemilu lainnya mendorong KPU memakai data manual, yaitu hasil penghitungan perolehan suara yang tercatat dalam Formulir C.Hasil Plano, bukan data Sirekap.

"Ketika menyandingkan C.Hasil dengan Sirekap saja itu tidak ketemu. Sirekap sejak awal tidak bisa disandingkan ketika belum terupload 100 persen," tuturnya.

"Seharusnya Sirekap sejak awal dilepaskan, harusnya hanya uploading C.Hasil. Kalau rekap kan berarti merekap menggunakan sistem komputasi," demikian Kaka menambahkan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya