Berita

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta/Net

Politik

KIPP: Sirekap Produk Gagal KPU

SABTU, 02 MARET 2024 | 18:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang dibangun Komisi Pemilihan Umum (KPU), dinilai sebagai produk yang tidak sukses. Sebab, terdapat masalah konversi perolehan suara.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menjelaskan, perolehan suara peserta pemilu yang ditemukan tidak sesuai catatan Sirekap, menjadi tanda teknologi informasi yang dibentuk KPU tidak mumpuni.

"Ini (Sirekap) produk gagal KPU. Karena kalau kita lihat kepercayaan publik ke KPU menurun karena Sirekap," ujar Kaka kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/3).


Dia menjelaskan, terdapat keanehan yang terjadi terkait perolehan suara partai politik (parpol). Di mana, suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sirekap melonjak dalam kurun waktu sepekan terakhir.

Sementara, suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula sudah memenuhi parliamentary threshold 4 persen, justru hari ini tercatat 3,9 persen.

Menurut Kaka, keanehan data perolehan suara dua parpol tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk Sirekap. Khususnya, tidak digunakan sebagai data penyanding dalam proses rekapitulasi di tingkat nasional.

Justru, dia menyarankan agar parpol dan peserta pemilu lainnya mendorong KPU memakai data manual, yaitu hasil penghitungan perolehan suara yang tercatat dalam Formulir C.Hasil Plano, bukan data Sirekap.

"Ketika menyandingkan C.Hasil dengan Sirekap saja itu tidak ketemu. Sirekap sejak awal tidak bisa disandingkan ketika belum terupload 100 persen," tuturnya.

"Seharusnya Sirekap sejak awal dilepaskan, harusnya hanya uploading C.Hasil. Kalau rekap kan berarti merekap menggunakan sistem komputasi," demikian Kaka menambahkan.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya