Berita

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep/Net

Politik

KPU dan Bawaslu Perlu Telusuri Kenaikan Drastis Suara PSI

SABTU, 02 MARET 2024 | 10:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kenaikan drastis suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam real count Pemilu 2024 perlu ditelusuri KPU RI dan Bawaslu RI.

Merujuk tren real count di situs KPU RI, PSI yang diprediksi sulit lolos Senayan kini telah menembus 3 persen. Bahkan kurang dari 24 jam, suara partai pimpinan Kaesang Pangarep ini telah mencapai 3,12 persen atau naik lebih dari 26 ribu suara pada Sabtu pagi (2/3).
 
Capaian ini cukup mengejutkan lantaran hampir semua quick count lembaga survei menempatkan PSI di bawah 3 persen dan sulit menembus Senayan.


“Untuk itu, Bawaslu dan KPU seyogianya dapat mendeteksi hal tersebut,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga dalam keterangannya, Sabtu (2/3).

Penelusuran ini sekaligus untuk menjawab tuduhan yang berkembang bahwa ada dugaan 'operasi senyap' oleh pihak tertentu untuk meloloskan PSI ke kursi parlemen dengan minimal mendapat 4 persen.

“Kenaikan itu juga dipertanyakan karena terjadi hanya dalam dua jam suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS (data 1 Maret 2024). Hal ini dikhawatirkan terjadi penggelembungan suara yang memang diberitakan muncul di banyak tempat,” tuturnya.

Selain itu, rumor operasi senyap yang akan meloloskan partai politik tertentu ke Senayan juga patut diantisipasi. Setidaknya kenaikan signifikan itu harus ditelusuri apakah terkait dengan adanya operasi senyap tersebut.

“Jadi, kalau KPU dan Bawaslu tidak dapat menjelaskan dan mengatasi hal itu, maka wajar anak bangsa akan mempertanyakan legitimasi hasil pileg dan pilpres. Karena itu,  KPU dan Bawaslu sebaiknya dibubarkan saja,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya