Berita

Anies Baswedan/RMOL

Politik

Rapat Kabinet Bahas Program Makan Siang, Anies Singgung Etika

JUMAT, 01 MARET 2024 | 21:38 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan menilai langkah pemerintah membahas program unggulan Capres Prabowo Subianto yakni makan siang gratis di sidang kabinet adalah sesuatu yang tidak bijak.

Pasalnya, hingga hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan presiden terpilih dan penghitungan suara masih berlangsung.

"Kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai ada persoalan etika lagi di sini," kata Anies di restoran Mister Monster Jakarta, Jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara, Jumat (1/3).


Di sisi lain Anies menyebut, mengakomodasi program paslon yang terpilih dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) adalah hal yang baik.

Tapi akomodasi itu harus dilakukan setelah proses pemilu selesai, baik dari penghitungan oleh KPU hingga sengketa selesai.

"Nah sesudah itu pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara Pemilu memanggil pemenang, menanyakan apa programnya, apa yang harus dimasukkan ke dalam RAPBN, nah itu baik," tandasnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto  menjelaskan alasan pemerintah memasukan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.

"Kita kan minta arahan pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut. Keberlanjutan. Oleh karena itu program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di earmarking di RAPBN 2025," jelasnya usai sidang kabinet, Senin (26/2).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya