Berita

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto/Net

Politik

Dorong Swasembada Energi, Pakar Dukung Rencana Prabowo Setop Impor BBM

JUMAT, 01 MARET 2024 | 21:10 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mendukung rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM).

Sebagai gantinya, Prabowo mendorong energi terbarukan seperti kelapa sawit, tebu hingga singkong untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.

Menurut Fahmy, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan impor BBM berasal dari bahan bakar fosil ke sumber alam hayati yang melimpah.


“Indonesia mempunyai resources cukup berlimpah ruah salah satunya etanol kemudian juga ada sawit dan itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk BBM, saya kira rencana Prabowo untuk setop BBM kemudian menggantinya dengan green energy yang sumber daya alam Indonesia itu suatu pemikiran yang cukup bagus dan ideal,” ujar Fahmy Jumat (1/3).

Meskipun rencana itu bagus, kata dia, diperlukan waktu yang cukup untuk menuju ke arah sana, sebab Indonesia belum mempunyai teknologi.

Sehingga perlu pengembangan teknologi untuk mengolah sumber daya alam Indonesia menjadi energi hijau.

“Tetapi itu tidak bisa serta-merta dilakukan karena salah satunya kita tidak punya teknologi untuk mengolahnya,” ucapnya.

Fahmy menjelaskan, sementara ini untuk mempercepat transfer teknologi pemerintah atau dalam hal ini Pertamina bisa bekerja sama dengan perusahaan asing yang sudah memiliki teknologi khususnya bidang minyak dan gas multinasional

“Jadi resources yang kita miliki ini kan berlimpah ruah hanya masalahnya kan kita tidak punya teknologi nah pilihannya itu dikembangkan sendiri membutuhkan waktu panjang dan itu belum tentu berhasil,” jelasnya.

“Nah maka yang paling tepat bagaimana menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang punya teknologi tadi apakah itu dari Amerika atau Eropa, atau bahkan Cina sekarang dia punya teknologi tadi,” imbuhnya.

Selain itu, kata Fahmy pemerintah perlu mempertimbangkan sumber energi hayati untuk pangan harus dibagi secara proporsional tidak terlalu fokus ke energi.

“Ini juga harus dipikirkan harus diperhitungkan sebab kalau misalnya diperuntukkan untuk energi saja maka akan kekurangan untuk bahan baku minyak goreng misalnya di satu sisi bisa menghasilkan B100 tetapi minyak gorengnya jadi langka dan menimbulkan masalah baru,” paparnya.

“Jadi maksud saya dari segi pemikiran dan juga dari idealismenya Prabowo ini saya kira sangat bagus dan itu menimbulkan kebangsaan yang cukup perlu didukung tetapi harus realistis karena tidak bisa serta-merta setelah dilantik jadi presiden kemudian impor BBM stop itu tidak bisa akan menimbulkan permasalahan yang serius,” tambahnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sugiyanto Emik mengatakan, gagasan Prabowo Subianto terkait dengan pemanfaatan sumber daya nabati adalah langkah brilian yang patut dipertimbangkan.

"Ini gagasan sangat brilian, Indonesia kan pernah menjadi negara eksportir minyak sebelumnya terus belakangan kita malah jadi pengimpor," ujarnya.

"Ini harus dilakukan dengan hati-hati, artinya produk nabati yang nanti pengganti minyaknya itu harus dipersiapkan dulu, harus ada dulu kemudian dikalkulasi sampai sebesar apa kebutuhan itu, itu yang kita kurangi," tegasnya.

Dia menyambut baik upaya pemerintah dalam mempersiapkan alternatif energi nabati. Namun, dia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan infrastruktur dan regulasi yang mendukung.

"Gagasan dan idenya itu brilian bagus, tinggal para ahli-ahli, para pakar bisa cepat mendukung gagasan ini sehingga nanti bisa lebih cepat jadi energi alternatif," jelasnya.

"Diperlukan komitmen yang kuat serta dukungan menyeluruh dari berbagai pihak agar cita-cita ini dapat terwujud dalam waktu yang relatif singkat," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Tim Hukum Febrie Curiga Ada Nama Pejabat Kejagung Dicatut terkait Duit Rp40 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 04:16

Merawat Aceh, Memprioritaskan Kepentingan Rakyat

Rabu, 09 September 2026 | 04:04

Polda Banten-Basarnas Maksimalkan Pencarian Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda

Rabu, 09 September 2026 | 03:32

Bahaya Abu Vulkanik bagi Penerbangan: Ancaman Tak Kasat Mata yang Mematikan

Rabu, 09 September 2026 | 03:22

PDIP Tafsirkan Pidato AHY: Bisa Jadi Pesan untuk Presiden Menuju 2029

Rabu, 09 September 2026 | 03:09

Wow! Hadiah Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp10,25 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 02:52

Sekolah Tatap Muka di Lampung Batal Gegara Anak Krakatau Kembali Erupsi

Rabu, 09 September 2026 | 02:14

Survei Digdaya: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Capai 56,3 Persen

Rabu, 09 September 2026 | 02:01

Pencarian 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda Terkendala Arus Kencang

Rabu, 09 September 2026 | 01:34

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Selengkapnya