Berita

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto/Net

Politik

Dorong Swasembada Energi, Pakar Dukung Rencana Prabowo Setop Impor BBM

JUMAT, 01 MARET 2024 | 21:10 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mendukung rencana Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM).

Sebagai gantinya, Prabowo mendorong energi terbarukan seperti kelapa sawit, tebu hingga singkong untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.

Menurut Fahmy, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan impor BBM berasal dari bahan bakar fosil ke sumber alam hayati yang melimpah.


“Indonesia mempunyai resources cukup berlimpah ruah salah satunya etanol kemudian juga ada sawit dan itu bisa dijadikan sebagai alternatif untuk BBM, saya kira rencana Prabowo untuk setop BBM kemudian menggantinya dengan green energy yang sumber daya alam Indonesia itu suatu pemikiran yang cukup bagus dan ideal,” ujar Fahmy Jumat (1/3).

Meskipun rencana itu bagus, kata dia, diperlukan waktu yang cukup untuk menuju ke arah sana, sebab Indonesia belum mempunyai teknologi.

Sehingga perlu pengembangan teknologi untuk mengolah sumber daya alam Indonesia menjadi energi hijau.

“Tetapi itu tidak bisa serta-merta dilakukan karena salah satunya kita tidak punya teknologi untuk mengolahnya,” ucapnya.

Fahmy menjelaskan, sementara ini untuk mempercepat transfer teknologi pemerintah atau dalam hal ini Pertamina bisa bekerja sama dengan perusahaan asing yang sudah memiliki teknologi khususnya bidang minyak dan gas multinasional

“Jadi resources yang kita miliki ini kan berlimpah ruah hanya masalahnya kan kita tidak punya teknologi nah pilihannya itu dikembangkan sendiri membutuhkan waktu panjang dan itu belum tentu berhasil,” jelasnya.

“Nah maka yang paling tepat bagaimana menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang punya teknologi tadi apakah itu dari Amerika atau Eropa, atau bahkan Cina sekarang dia punya teknologi tadi,” imbuhnya.

Selain itu, kata Fahmy pemerintah perlu mempertimbangkan sumber energi hayati untuk pangan harus dibagi secara proporsional tidak terlalu fokus ke energi.

“Ini juga harus dipikirkan harus diperhitungkan sebab kalau misalnya diperuntukkan untuk energi saja maka akan kekurangan untuk bahan baku minyak goreng misalnya di satu sisi bisa menghasilkan B100 tetapi minyak gorengnya jadi langka dan menimbulkan masalah baru,” paparnya.

“Jadi maksud saya dari segi pemikiran dan juga dari idealismenya Prabowo ini saya kira sangat bagus dan itu menimbulkan kebangsaan yang cukup perlu didukung tetapi harus realistis karena tidak bisa serta-merta setelah dilantik jadi presiden kemudian impor BBM stop itu tidak bisa akan menimbulkan permasalahan yang serius,” tambahnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sugiyanto Emik mengatakan, gagasan Prabowo Subianto terkait dengan pemanfaatan sumber daya nabati adalah langkah brilian yang patut dipertimbangkan.

"Ini gagasan sangat brilian, Indonesia kan pernah menjadi negara eksportir minyak sebelumnya terus belakangan kita malah jadi pengimpor," ujarnya.

"Ini harus dilakukan dengan hati-hati, artinya produk nabati yang nanti pengganti minyaknya itu harus dipersiapkan dulu, harus ada dulu kemudian dikalkulasi sampai sebesar apa kebutuhan itu, itu yang kita kurangi," tegasnya.

Dia menyambut baik upaya pemerintah dalam mempersiapkan alternatif energi nabati. Namun, dia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan infrastruktur dan regulasi yang mendukung.

"Gagasan dan idenya itu brilian bagus, tinggal para ahli-ahli, para pakar bisa cepat mendukung gagasan ini sehingga nanti bisa lebih cepat jadi energi alternatif," jelasnya.

"Diperlukan komitmen yang kuat serta dukungan menyeluruh dari berbagai pihak agar cita-cita ini dapat terwujud dalam waktu yang relatif singkat," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya