Berita

Unjuk rasa menolak hasil pemilu 2024 di KPU Sumatera Utara/RMOLSumut

Nusantara

KPU Sumut Didemo, Massa Tolak Hasil Pemilu 2024

JUMAT, 01 MARET 2024 | 20:20 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Massa yang menamakan diri Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Jalan Perinting Kemerdekaan, Medan, Jumat (13/3). Dalam aksi ini, massa menyerukan penolakan terhadap hasil pemilu 2024 karena dinilai banyak kecurangan.

"Kami menolak hasil pemilu karena kami melihat adanya kecurangan pemilu. KPU adalah komisi penipu ulung yang jelas jelas melakukan kecurangan,” teriak orator mereka.

Dalam aksi ini kata mereka, berbagai kecurangan terlihat dengan jelas mulai dari penambahan daftar pemilih tetap yang dilakukan secara massif hingga mencapai jumlah 50 juta pemilih seluruh Indonesia. Hal ini belum lagi intervensi pemerintah yang menurut mereka untuk memenangkan calon tertentu.


"Presiden dalam hal ini melakukan cawe cewe nya, presiden sebagai pemimpin tertinggi di negara ini telah melakukan intervensi. Ini sudah melanggar konstitusi di negara ini," lanjut pendemo seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut.

Atas hal ini, mereka menyatakan dukungan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Sebab, intervensi itu menurutnya berjalan mulus karena keterlibatannya untuk memenangkan salah seorang kontestan yang merupakan anak kandungnya. Hal ini menurut mereka merupakan pelanggaran konstitusi.

"Maka kalau melanggar konstitusi pantaslah seorang presiden untuk dimakzulkan." demikian tuntutan massa.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya