Sektor keuangan dan swasta perlu dilibatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Begitu yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudi Sadewa, saat menyoroti pertumbuhan ekonomi yang sulit tumbuh di atas 5 persen.
Menurutnya, pada zaman mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ekonomi Indonesia bisa tumbuh mendekati 6 persen.
Namun kemudian, pada era Jokowi, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya berada di kisaran 5 persen dan tidak turun.
"Hitungan apapun harusnya perkembangan kita lebih cepat, saya lihat data-data lagi, saya periksa laju pertumbuhan kredit 10 tahun lalu hampir 20 persen lebih sekarang on average 7 persen," kata Purbaya dalam pemaparannya di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2024, Kamis (29/2).
Dalam penjelasannya, bos LPS itu mengungkapkan bahwa sejauh ini pemerintah hanya membangun ekonomi sendirian tanpa melibatkan sektor syariah, perbankan, swasta.
"Itu salah kebijakan pemerintah sendiri, bapak kerja sendirian. Engga bisa begini pak. Tapi mengubah itu, tidak terlalu mudah. Ini paradigma para pengambil kebijakan moneter itu berlaku juga bagi LPS dan BI," jelas Purbaya.
Untuk itu, dalam upaya tersebut Purbaya mendorong pentingnya pemerintah untuk melibatkan sektor finansial dan swasta dalam petumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan keterlibatan swasta dan finansial, kata Purbaya, pertumbuhan konsumsi RI bisa kencang sekali hingga 5-6 persen, serta dapat mendorong perekonomian.
Selain itu, Purbaya juga menilai adanya keganjilan di belanja pemerintah yang besar-besaran. Menurutnya, belanja pemerintah besar tetapi sisanya di akhir tahun tetap besar.
"Masih aja tidak terpakai mungkin Rp 600 juta sampai Rp 700 juta setiap tahun selama 5 tahun terakhir ," kata Purbaya.
Mungkin ini, menurutnya, sulit karena hal birokrasi. Untuk itu, ia lebih lanjut menilai perlunya perbaikan SDM untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 persen.
