Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Bank Dunia Soroti Program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo

KAMIS, 29 FEBRUARI 2024 | 09:50 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Program makan siang dan susu gratis yang dijanjikan Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dikomentari oleh Bank Dunia.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, meminta Indonesia tetap patuh dengan aturan defisit fiskal dan meminta rincian dari program tersebut.

"Kami masih menantikan (rincian program makan siang dan susu gratis). Untuk Indonesia, pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Satu, dikutip Kamis (29/2).

Menurutnya, program yang dijanjikan Prabowo-Gibran itu perlu direncanakan dengan matang, khususnya dalam aspek anggaran.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," tuturnya.

Ia pun lebih lanjut berpesan agar pemerintah Indonesia harus menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran dari program itu, dan membandingkan dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

Adapun program makan siang dan susu gratis itu dikabarkan sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sejumlah pejabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo bahkan telah mengindikasi adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto misalnya, yang mengungkapkan adanya sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan akan menjadi penerima makan siang dan susu gratis tersebut.

Rincian itu terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah, dengan kisaran anggaran makan siang sebesar Rp15 ribu per anak.

Sementara, Presiden sendiri membantah adanya pembahasan tersebut saat sidang.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," ujar Jokowi.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Makan Bergizi Gratis Ibarat Es Teh

Jumat, 14 Februari 2025 | 07:44

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

UPDATE

Brian Yuliarto Baru Dikabari Jadi Mendikti Saintek Pagi Ini Sebelum Pelantikan

Rabu, 19 Februari 2025 | 17:33

Cak Imin Usul Badan Penyelenggara Haji Jadi Kementerian

Rabu, 19 Februari 2025 | 17:19

Anggota Bawaslu Puadi Sandang Doktor Ilmu Politik dari Unas

Rabu, 19 Februari 2025 | 17:12

Ketua DPRD: Bimtek Advokasi Rakyat Wadah Perluas Wawasan untuk Pembangunan

Rabu, 19 Februari 2025 | 17:11

Marsdya Mohammad Syafii Ternyata Cuma Diundang, Batal Dilantik Hari Ini

Rabu, 19 Februari 2025 | 17:05

Penyanyi Fariz RM Ditangkap Polisi Lagi Terkait Narkoba

Rabu, 19 Februari 2025 | 17:01

Membenahi Infrastruktur Pertanian Demi Mewujudkan Ketahanan Pangan

Rabu, 19 Februari 2025 | 16:52

Mbak Ita dan Suami Resmi Pakai Rompi Oranye

Rabu, 19 Februari 2025 | 16:49

Volume Transaksi Meningkat, JCB Indonesia Beri Penghargaan kepada Mitra Bisnis

Rabu, 19 Februari 2025 | 16:48

Warga Jakarta Tak Perlu Khawatir Kekurangan Air Bersih

Rabu, 19 Februari 2025 | 16:37

Selengkapnya