Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Defisit APBN 2024 Diprediksi Melebar Jadi 2,8 Persen dari PDB

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 08:24 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 diprediksi akan melebar hingga 2,8 persen dari target yang ditetapkan sebesar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit tahun ini yang direncanakan dalam APBN 2,29 persen atau 2,3 persen, tetapi outlooknya 2,8 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (26/2).

Dalam penjelasannya, Airlangga mengatakan bahwa peningkatan defisit itu terjadi dari berbagai faktor, termasuk penambahan subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun.


Penambahan subsidi pupuk dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan riil petani yang mencapai 7-8 juta ton per tahun. Namun, anggaran subsidi pupuk saat ini sebesar Rp26 triliun, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 5,7 juta ton per tahun.

"Kenapa subsidi pupuk ditambah, karena kita butuh pupuk sesuai jumlah setiap tahunan. Biasanya kan sekitar 8-7 juta ton. Jadi jelas tidak cukup dan itu tercermin dari produksi padi bukan hanya karena pupuk tapi karena El Nino itu turunnya banyak. Januari-Maret itu demand dan supply deltanya short 1 juta," jelas Airlangga.

Selain subsidi pupuk, program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan juga turut berkontribusi pada pelebaran defisit, dengan alokasi dana sebesar Rp 11,3 triliun untuk menstabilkan harga beras.

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga listrik dan bahan bakar minyak (BBM) hingga Juni 2024 juga menjadi faktor penting dalam pelebaran defisit ini.

"Baik itu yang subsidi maupun non subsidi. Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN dan itu nanti akan diambil baik dari sisa SAL (saldo anggaran lebih) maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 persen," tuturnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya