Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Defisit APBN 2024 Diprediksi Melebar Jadi 2,8 Persen dari PDB

SELASA, 27 FEBRUARI 2024 | 08:24 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 diprediksi akan melebar hingga 2,8 persen dari target yang ditetapkan sebesar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit tahun ini yang direncanakan dalam APBN 2,29 persen atau 2,3 persen, tetapi outlooknya 2,8 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (26/2).

Dalam penjelasannya, Airlangga mengatakan bahwa peningkatan defisit itu terjadi dari berbagai faktor, termasuk penambahan subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun.


Penambahan subsidi pupuk dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan riil petani yang mencapai 7-8 juta ton per tahun. Namun, anggaran subsidi pupuk saat ini sebesar Rp26 triliun, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 5,7 juta ton per tahun.

"Kenapa subsidi pupuk ditambah, karena kita butuh pupuk sesuai jumlah setiap tahunan. Biasanya kan sekitar 8-7 juta ton. Jadi jelas tidak cukup dan itu tercermin dari produksi padi bukan hanya karena pupuk tapi karena El Nino itu turunnya banyak. Januari-Maret itu demand dan supply deltanya short 1 juta," jelas Airlangga.

Selain subsidi pupuk, program bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan juga turut berkontribusi pada pelebaran defisit, dengan alokasi dana sebesar Rp 11,3 triliun untuk menstabilkan harga beras.

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga listrik dan bahan bakar minyak (BBM) hingga Juni 2024 juga menjadi faktor penting dalam pelebaran defisit ini.

"Baik itu yang subsidi maupun non subsidi. Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN dan itu nanti akan diambil baik dari sisa SAL (saldo anggaran lebih) maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 persen," tuturnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya