Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa/Net
Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan tingkat kemiskinan 6 persen-7 persen dan tingkat pengangguran bisa ditekan hingga 4 persen-5 persen, di tahun 2025.
Target-target tersebut dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/2).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan, Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen hingga 5,6 persen pada 2025.
Hal itu ia sampaikan usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, yang mengangkat tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
"Mengapa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan ada kata-kata 'akselerasi', mengingat bahwa tahun 2025 adalah awal dari RPJMN tahun 2025-2029. Dan RPJMN 2025-2029 adalah sangat strategis yang menjadi bagian dari awal rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 menuju Indonesia Emas," terang Suharso.
Target juga dijadikan sebagai acuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju Indonesia Emas.
"Kita sudah 30 tahun terjebak di dalam tingkat (negara) pendapatan menengah dan kita berencana bisa graduate dari middle income trap pada tahun 2038, sepanjang tingkat pertumbuhannya rata-rata bisa 7 persen dan minimal 6 persen dan itu kita capai pada tahun 2041," tutur Suharso.
Rapat Senin juga membahas target defisit anggaran di kisaran 2,45 - 2,8 persen serta peningkatan belanja investasi. Penurunan intensitas efek gas rumah kaca juga ditargetkan sampai 38,6 persen.
