Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Pengamat: Kalah di Pilpres 2024, Sudah Seharusnya PDIP jadi Oposisi

SABTU, 24 FEBRUARI 2024 | 19:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

PDI Perjuangan sudah seharusnya menjadi parpol yang berada di luar pemerintahan alias oposisi jika Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Sebab, capres-cawapres yang diusung oleh PDIP kalah di Pilpres 2024.

Begitu disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (24/2).

"Mestinya yang kalah itu membangun kekuatan menjadi oposisi," kata Ujang.


Tak hanya PDIP, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini juga menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga sedianya menjadi oposan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Nah, di situlah PDIP, PPP, PKB, PKS, Nasdem ya harusnya bisa untuk jadi oposisi," kata Ujang.

Menurutnya, menjadi oposisi sama mulianya dengan parpol koalisi pemerintah. Pasalnya, keduanya sama-sama berperan dalam mengawal jalannya pemerintahan yang baik dan bersih.

"Kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat, artinya pemerintahan Prabowo-Gibran harus kuat. Tetapi di saat yang sama juga kita membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh," demikian Ujang.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya