Berita

Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Alif Kamal/Net

Politik

Waketum Prima Tantang Pendengung Pemilu Curang Buktikan di MK

SABTU, 24 FEBRUARI 2024 | 08:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) menantang para pendengung kecurangan Pemilu 2024 untuk membuktikan tuduhan tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Konstitusi kita sudah menggariskan kalau ada kecurangan pemilu ranahnya sudah jelas, yakni bawa ke Bawaslu atau ke MK,” ujar Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (24/2).

Menurut Alif, proses rekapitulasi hasil pemungutan suara sampai saat ini masih berjalan. Masyarakat pun sudah dapat memantau langsung hasil penghitungannya melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang aksesnya dibuat terbuka oleh KPU RI.


Ia memandang, pendengung kecurangan tidak bisa menuding kesalahan konversi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dari foto C hasil plano ke Sirekap, sebagai kecurangan.

“Soal real count masih dalam penghitungan. Hampir tiap jam atau tiap menit semua mata bisa memantau,” imbuhnya.

Alif juga menambahkan, kemenangan mutlak yang didapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga telah diakui oleh beberapa politisi PDIP.

“Beberapa hari yang lalu FX Rudi, Aria Bima bahkan sudah mengakui kemenangan mutlak itu,” ucap Alif.

Alif mengingatkan, jika kecurangan pemilu terjadi sebelum pemungutan suara, seharusnya masalah itu sudah dilaporkan pada waktu yang sama.

“Kenapa baru meributkan itu semua setelah melihat pasangannya kalah?” tutup Alif.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya