Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah/Ist
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta dapat merealisasikan pembangunan yang menjadi kebutuhan warga.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, hingga saat ini masih terjadi dinamika kendala pembangunan di sejumlah kompleks atau kawasan permukiman yang dibangun pengembang dan belum menyerahkan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU), yang tidak bisa dilakukan intervensi padahal warga sangat membutuhkan.
"Pak Pj Gubernur saya berharap sekali dapat segera menginstruksikan jajarannya, karena banyak sekali kompleks-kompleks di Jakarta yang sudah ditinggalkan pengembang, namun berdampak pada tidak bisa terealisasinya berbagai program pembangunan," kata Ida, Jumat (23/2).
Ida mencontohkan, sudah melakukan pendampingan bagi warga di RW 12 dan RW 08, Kelurahan Sunter Jaya sejak tahun 2020. Namun, hingga saat ini baru di RW 12 yang sudah bisa direalisasikan adanya berbagai pembangunan fisik.
"Saya sudah membantu secara all out agar di RW 08, Kelurahan Sunter Jaya juga bisa merasakan pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI. Saya sudah membantu proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang saat ini sudah ditahap menunggu tercetak Sertifikat untuk diserahkan ke Pemprov DKI agar RW 08, Kelurahan Sunter Jaya bisa segera menikmati pembangunan melalui APBD DKI Jakarta," kata politikus PDIP ini.
Ida menjelaskan, sudah semestinya warga tidak menjadi korban karena mereka turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menunaikan berbagai kewajiban pajaknya.
"Meski sudah membayar pajak, tapi mereka tidak bisa menikmati pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saya ingin rasa keadilan menikmati berbagai program pembangunan baik fisik dan non-fisik bisa mereka rasakan," kata Ida.
Menurutnya, dari hasil blusukan yang sudah dilakukan sejak tahun 2020, secara faktual masih banyak kawasan permukiman yang dibangun pengembang masih kurang mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI.
"Sejumlah RW di lingkungan kompleks itu bahkan sudah mengajukan usulan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, tapi aspirasi itu banyak yang belum bisa direalisasikan. Untuk itu, sebagai Wakil Rakyat saya sangat berkomitmen memperjuangkan kebutuhan warga yang memang sangat dibutuhkan," kata Ida.
Sebagai Ketua Komisi D yang membidangi pembangunan, Ida berharap, kebutuhan warga di kompleks-kompleks yang sudah ditinggalkan pengembang seperti terkait, pembangunan atau perbaikan jalan, normalisasi saluran, hingga kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) bisa diakomodir.
"Saya minta Pemprov DKI bersama instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional segera menginventarisir masalah untuk mendapatkan solusi terbaik bagi warga. Sekali lagi, pemerintah harus punya prinsip melayani, jangan warga jadi korban," demikian Ida.
