Berita

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah/Ist

Nusantara

Politikus PDIP Keluhkan Pembangunan di Kompleks Ditinggalkan Pengembang

JUMAT, 23 FEBRUARI 2024 | 22:40 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta dapat merealisasikan pembangunan yang menjadi kebutuhan warga.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, hingga saat ini masih terjadi dinamika kendala pembangunan di sejumlah kompleks atau kawasan permukiman yang dibangun pengembang dan belum menyerahkan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU), yang tidak bisa dilakukan intervensi padahal warga sangat membutuhkan.

"Pak Pj Gubernur saya berharap sekali dapat segera menginstruksikan jajarannya, karena banyak sekali kompleks-kompleks di Jakarta yang sudah ditinggalkan pengembang, namun berdampak pada tidak bisa terealisasinya berbagai program pembangunan," kata Ida, Jumat (23/2).


Ida mencontohkan, sudah melakukan pendampingan bagi warga di RW 12 dan RW 08, Kelurahan Sunter Jaya sejak tahun 2020. Namun, hingga saat ini baru di RW 12 yang sudah bisa direalisasikan adanya berbagai pembangunan fisik.

"Saya sudah membantu secara all out agar di RW 08, Kelurahan Sunter Jaya juga bisa merasakan pembangunan yang dilakukan Pemprov DKI. Saya sudah membantu proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang saat ini sudah ditahap menunggu tercetak Sertifikat untuk diserahkan ke Pemprov DKI agar RW 08, Kelurahan Sunter Jaya bisa segera menikmati pembangunan melalui APBD DKI Jakarta," kata politikus PDIP ini.

Ida menjelaskan, sudah semestinya warga tidak menjadi korban karena mereka turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menunaikan berbagai kewajiban pajaknya.

"Meski sudah membayar pajak, tapi mereka tidak bisa menikmati pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saya ingin rasa keadilan menikmati berbagai program pembangunan baik fisik dan non-fisik bisa mereka rasakan," kata Ida.

Menurutnya, dari hasil blusukan yang sudah dilakukan sejak tahun 2020, secara faktual masih banyak kawasan permukiman yang dibangun pengembang masih kurang mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI.

"Sejumlah RW di lingkungan kompleks itu bahkan sudah mengajukan usulan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, tapi aspirasi itu banyak yang belum bisa direalisasikan. Untuk itu, sebagai Wakil Rakyat saya sangat berkomitmen memperjuangkan kebutuhan warga yang memang sangat dibutuhkan," kata Ida.

Sebagai Ketua Komisi D yang membidangi pembangunan, Ida berharap, kebutuhan warga di kompleks-kompleks yang sudah ditinggalkan pengembang seperti terkait, pembangunan atau perbaikan jalan, normalisasi saluran, hingga kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) bisa diakomodir.

"Saya minta Pemprov DKI bersama instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional segera menginventarisir masalah untuk mendapatkan solusi terbaik bagi warga. Sekali lagi, pemerintah harus punya prinsip melayani, jangan warga jadi korban," demikian Ida.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya