Pj Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali/RMOLSumsel
Pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim, Ahmad Rizali saat dimintai tanggapan oleh wartawan media televisi PALTV menjadi sorotan banyak kalangan.
Dalam isi pesan percakapan tersebut, dia mengeluarkan pernyataan “aku gaweke” yang jika dimaknai adalah sebuah ancaman terhadap pelapor ketua KPK Nusantara Sumsel Dodo Arman.
Pernyataan bernada ancaman tersebut dilakukan Pj Bupati Ahmad Rizali kepada KPK Nusantara lantaran adanya pengaduan masyarakat terhadap laporan dugaan korupsi di Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun anggaran 2021. Bahkan hal itu menjadi banyak perhatian publik dan masyarakat di Sumsel.
“Kami sangat kecewa dan menyayangkan statement PJ Bupati Muara Enim Ahmad Rizali pada media televisi PALTV dengan nada ancaman terhadap Dodo Arman (Ketua KPKN Sumsel-red) sebagai pelapor. Seharusnya itu tidak perlu mengingat beliau adalah pejabat publik yang harus memberikan contoh teladan baik kepada rakyatnya terlepas dari benar atau salahnya dalam kasus ini,” kata Tokoh Muara Enim, Dedi Herman kepada wartawan, Jumat (23/2).
Sorotan tajam juga dilontarkan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPW LP2KP) Sumsel, Susilo. Pihaknya sangat mengecam pernyataan yang dilontarkan oleh seorang pejabat publik yaitu notabene seorang Pj Bupati.
Menurut Susilo, seorang pejabat publik tak sepantasnya mengucapkan nada ancaman ataupun anti kritik.
“Harusnya hal-hal demikian ditanggapi dengan kepala dingin dan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai proses hukum," ucap Susilo.
"Ada banyak tugas yang harusnya dikerjakan oleh Pj Bupati seperti pengesahan APBD yang masih tertunda, mengurangi stunting, menurunkan angka kemiskinan dan lain-lain sebagaimana amanah yang diemban beliau sekarang,” jelasnya.
Lanjut dia, pernyataan nada ancaman dari seorang pejabat publik seharusnya tidak perlu dikeluarkan.
"Pj Bupati Muara Enim, seharusnya bisa santai menanggapinya dengan kepala dingin persoalan ini mengingat ada tugas pokok yang diamanahkan kepada beliau di kabupaten Muara Enim," ungkapnya.
"Bagaimana seharusnya APBD 2024 untuk segera disahkan, bagaimana menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan lainnya itu yang lebih penting dari pada mengeluarkan nada ancaman kepada awak media," tegas Susilo.
“Bahkan dengan adanya nada ancaman seperti itu menimbulkan persepsi masyarakat apakah PJ Bupati antik kritik atau sedang dalam keadaan panik, bisa juga dia mempunyai kesalahan,” pungkasnya.
