Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi/Ist

Politik

Jangan Latah Gabung Koalisi Pemenang, PKS dan PDIP Lebih Baik Oposisi

KAMIS, 22 FEBRUARI 2024 | 10:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jangan latah ikut bergabung dengan koalisi pemenang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Dedi Kurnia Syah, PKS lebih baik menjadi oposisi alias di luar kekuasaan.

"PKS sebenarnya leluasa menentukan posisi, tetapi dengan situasi yang ada, akan lebih baik jika oposisi," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/2).


Menurutnya, PKS akan semakin dilirik masyarakat sebagai partai yang kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah di parlemen.

"Pasca Pilpres 2024, PKS terlihat mulai mendapatkan simpati di luar pemilih tetapnya, misalnya PKS menjadi satu-satunya yang menolak kenaikan tarif ibadah haji. Ini sudah cukup memantik pemgetahuan publik soal posisi politik PKS," kata Dedi.

Jika disandingkan dengan PDIP, kata Dedi, maka kekuatan oposisi menjadi lebih baik. Meskipun, Dedi memandang PKS dan mitra koalisi Prabowo-Gibran tidak memiliki persoalan serius dengan koalisi pemenang.

"Artinya, jika PKS harus bersama PDIP mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran, maka ini juga bisa terjadi, meskipun PKS juga tidak memiliki persoalan dengan Prabowo dan mitra koalisinya," tutup Dedi.



Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya