Berita

Tangkapan layar raibnya suara salah satu calon anggota DPD Jatim/RMOLJatim

Politik

Ratusan Ribu Suara Calon DPD Raib, Trijanto: Pemilu 2024 Super Gila dan Brutal

RABU, 21 FEBRUARI 2024 | 17:04 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Ratusan ribu suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur, Mohammad Trijanto, mendadak hilang dari real count resmi KPU.

"Aneh, suara saya tiba-tiba hilang ratusan ribu di real count resmi KPU. Senin (19/2) sekitar pukul 08.00 WIB ada 601.466 (proses penghitungan 74,10 persen), satu jam kemudian sekitar pukul 09.00 WIB tinggal 596,725 (proses penghitungan 74,18 persen)," kata Trijanto, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (21/2).

Pantauan redaksi hari ini, Rabu (21/2), di situs KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/pemilu_dpd/hitung-suara, perolehan suara Trijanto bahkan berkurang sangat tragis, tersisa 246,703, proses penghitungan 77,82 persen.


"Pemilu 2024 super gila, super brutal, super kejam, super masif," tegasnya.

Menurunnya jumlah suara pada penghitungan tabulasi situs KPU itu sangat mengejutkan Trijanto.  

Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) itu bahkan menyebut Pemilu 2024 merupakan implementasi demokrasi abal-abal.

"Akankah proses Pemilu ini menghasilkan calon pemimpin yang mempunyai legitimasi kuat di mata rakyat. Aneh, kok terasa seperti pesta demokrasi abal-abal yang dimainkan para bandit demokrasi saja," tandasnya.

Melihat jumlah suara yang turun dalam hitungan satu jam itu, dia menduga sistem yang ditampilkan situs KPU dimainkan.

“Saya yakin, suara saya dimainkan penyelenggara Pemilu," katanya.

Selain itu, berdasar bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Trijanto yakin permainan tidak hanya terjadi di Sirekap, tapi juga di formulir C1.

"Ada penyelenggara Pemilu yang berani mengubah C1. Untuk itu kami akan mengumpulkan bukti terkait salinan C1 yang ada di TPS, kita jadikan bukti bahwa ada pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Timur,” tegas Trijanto lagi.

Dia berharap ada digital forensik terkait hal itu. Semua calon DPD harus diberi informasi terkait history upload rekapitulasi yang ditampilkan pada website.

Digital forensik bisa dijadikan sebagai salah satu bukti, jika ada pelanggaran dalam rekapitulasi.

“Intinya kita hanya butuh keadilan, menginginkan lahirnya senator yang memang berasal dari pilihan rakyat, tanpa campur tangan dan menghalalkan segala cara demi mendapat suara terbanyak. Saya tetap menghormati siapapun senator yang dipilih rakyat, tetapi jangan sampai menggunakan cara yang tidak beretika. Ayo buka digital forensik,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya