Berita

Tangkapan layar raibnya suara salah satu calon anggota DPD Jatim/RMOLJatim

Politik

Ratusan Ribu Suara Calon DPD Raib, Trijanto: Pemilu 2024 Super Gila dan Brutal

RABU, 21 FEBRUARI 2024 | 17:04 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Ratusan ribu suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur, Mohammad Trijanto, mendadak hilang dari real count resmi KPU.

"Aneh, suara saya tiba-tiba hilang ratusan ribu di real count resmi KPU. Senin (19/2) sekitar pukul 08.00 WIB ada 601.466 (proses penghitungan 74,10 persen), satu jam kemudian sekitar pukul 09.00 WIB tinggal 596,725 (proses penghitungan 74,18 persen)," kata Trijanto, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (21/2).

Pantauan redaksi hari ini, Rabu (21/2), di situs KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/pemilu_dpd/hitung-suara, perolehan suara Trijanto bahkan berkurang sangat tragis, tersisa 246,703, proses penghitungan 77,82 persen.

"Pemilu 2024 super gila, super brutal, super kejam, super masif," tegasnya.

Menurunnya jumlah suara pada penghitungan tabulasi situs KPU itu sangat mengejutkan Trijanto.  

Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) itu bahkan menyebut Pemilu 2024 merupakan implementasi demokrasi abal-abal.

"Akankah proses Pemilu ini menghasilkan calon pemimpin yang mempunyai legitimasi kuat di mata rakyat. Aneh, kok terasa seperti pesta demokrasi abal-abal yang dimainkan para bandit demokrasi saja," tandasnya.

Melihat jumlah suara yang turun dalam hitungan satu jam itu, dia menduga sistem yang ditampilkan situs KPU dimainkan.

“Saya yakin, suara saya dimainkan penyelenggara Pemilu," katanya.

Selain itu, berdasar bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Trijanto yakin permainan tidak hanya terjadi di Sirekap, tapi juga di formulir C1.

"Ada penyelenggara Pemilu yang berani mengubah C1. Untuk itu kami akan mengumpulkan bukti terkait salinan C1 yang ada di TPS, kita jadikan bukti bahwa ada pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Timur,” tegas Trijanto lagi.

Dia berharap ada digital forensik terkait hal itu. Semua calon DPD harus diberi informasi terkait history upload rekapitulasi yang ditampilkan pada website.

Digital forensik bisa dijadikan sebagai salah satu bukti, jika ada pelanggaran dalam rekapitulasi.

“Intinya kita hanya butuh keadilan, menginginkan lahirnya senator yang memang berasal dari pilihan rakyat, tanpa campur tangan dan menghalalkan segala cara demi mendapat suara terbanyak. Saya tetap menghormati siapapun senator yang dipilih rakyat, tetapi jangan sampai menggunakan cara yang tidak beretika. Ayo buka digital forensik,” pungkasnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya