Berita

Tangkapan layar raibnya suara salah satu calon anggota DPD Jatim/RMOLJatim

Politik

Ratusan Ribu Suara Calon DPD Raib, Trijanto: Pemilu 2024 Super Gila dan Brutal

RABU, 21 FEBRUARI 2024 | 17:04 WIB | LAPORAN: ACHMAD RIZAL

Ratusan ribu suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur, Mohammad Trijanto, mendadak hilang dari real count resmi KPU.

"Aneh, suara saya tiba-tiba hilang ratusan ribu di real count resmi KPU. Senin (19/2) sekitar pukul 08.00 WIB ada 601.466 (proses penghitungan 74,10 persen), satu jam kemudian sekitar pukul 09.00 WIB tinggal 596,725 (proses penghitungan 74,18 persen)," kata Trijanto, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (21/2).

Pantauan redaksi hari ini, Rabu (21/2), di situs KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/pemilu_dpd/hitung-suara, perolehan suara Trijanto bahkan berkurang sangat tragis, tersisa 246,703, proses penghitungan 77,82 persen.


"Pemilu 2024 super gila, super brutal, super kejam, super masif," tegasnya.

Menurunnya jumlah suara pada penghitungan tabulasi situs KPU itu sangat mengejutkan Trijanto.  

Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) itu bahkan menyebut Pemilu 2024 merupakan implementasi demokrasi abal-abal.

"Akankah proses Pemilu ini menghasilkan calon pemimpin yang mempunyai legitimasi kuat di mata rakyat. Aneh, kok terasa seperti pesta demokrasi abal-abal yang dimainkan para bandit demokrasi saja," tandasnya.

Melihat jumlah suara yang turun dalam hitungan satu jam itu, dia menduga sistem yang ditampilkan situs KPU dimainkan.

“Saya yakin, suara saya dimainkan penyelenggara Pemilu," katanya.

Selain itu, berdasar bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Trijanto yakin permainan tidak hanya terjadi di Sirekap, tapi juga di formulir C1.

"Ada penyelenggara Pemilu yang berani mengubah C1. Untuk itu kami akan mengumpulkan bukti terkait salinan C1 yang ada di TPS, kita jadikan bukti bahwa ada pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Timur,” tegas Trijanto lagi.

Dia berharap ada digital forensik terkait hal itu. Semua calon DPD harus diberi informasi terkait history upload rekapitulasi yang ditampilkan pada website.

Digital forensik bisa dijadikan sebagai salah satu bukti, jika ada pelanggaran dalam rekapitulasi.

“Intinya kita hanya butuh keadilan, menginginkan lahirnya senator yang memang berasal dari pilihan rakyat, tanpa campur tangan dan menghalalkan segala cara demi mendapat suara terbanyak. Saya tetap menghormati siapapun senator yang dipilih rakyat, tetapi jangan sampai menggunakan cara yang tidak beretika. Ayo buka digital forensik,” pungkasnya.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Presiden Prabowo Disarankan Tak Gandeng Gibran di Pilpres 2029

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:52

Prabowo Ajak Taipan Bersatu dalam Semangat Indonesia Incorporated

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:51

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:44

Perluasan Transjabodetabek ke Soetta Harus Berbasis Integrasi

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:38

Persoalan Utama Polri Bukan Kelembagaan, tapi Perilaku dan Moral Aparat

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:18

Pemerintah Disarankan Pertimbangkan Ulang Pengiriman Prajurit TNI ke Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00

Menkop Ajak Polri Ikut Sukseskan Kopdes Merah Putih

Rabu, 11 Februari 2026 | 12:01

Iran Sebut AS Tak Layak Pimpin Inisiatif Perdamaian Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:53

MUI Tegaskan Tak Pernah Ajukan Permintaan Gedung ke Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:43

Menkes Akui Belum Tahu Batas Penghasilan Desil Penerima BPJS

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:32

Selengkapnya