Berita

Menteri Dalam Negeri sekaligus Plt Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Tito Karnavian/Net

Politik

Mendagri Tito Klaim Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Lancar

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 19:00 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengklaim pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar.

"Saya atas nama Mendagri dan Plt Menko Polhukam berterima kasih banyak kepada semua stakeholders sehingga pemilu 14 Februari 2024 alhamdulillah dapat berjalan lancar dan aman," kata Tito di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (20/1).

Meski demikian, Tito tidak menampik masih ada sejumlah kendala sehingga pemilu belum dapat dilaksanakan di sejumlah daerah. Secara keseluruhan, kondisi tersebut masih terkendali.


"Ada beberapa tempat belum menyelenggarakan (pencoblosan) karena banjir. Ada juga sedikit potensi konflik, seperti di beberapa daerah di Papua, tapi secara umum baik," jelasnya.

Pada dasarnya, pemilu di Indonesia salah satu yang terumit di dunia karena ratusan juta warga memberikan suara sekaligus dalam satu hari.

Situasi ini, kata Tito, tidak terjadi di Amerika Serikat yang pemilunya tidak digelar dalam satu hari.

"Memobilisasi orang ke TPS untuk memilih, termasuk hampir 8 juta petugas dan pengawasnya 800 ribu itu bukan pekerjaan mudah. Jadi enggak akan mungkin sempurna, ya ada kekurangan sana-sini ya mungkin terjadi," kata mantan Kapolri ini.

Di sisi lain, ia tidak sependapat dengan pandangan sejumlah pihak soal adanya praktik kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pemilu 2024.

Masalah yang ada masih tergolong minor dan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang ada, yakni ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maupun Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kesalahan input atau surat suara robek, ada yang cacat, itu boleh untuk diulangi atau diajukan keberatan," demikian kata Tito.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya