Berita

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, bersama Ketua KPU RI, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

KPU Klaim Sirekap Justru Tingkatkan Akuntabilitas

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 08:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang terbuka bagi masyarakat diklaim justru meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Betty Epsilon Idroos, menjelaskan, data perolehan suara Pemilu yang dapat diakses masyarakat merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas.

"Sirekap merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memotret proses penghitungan suara di TPS berdasarkan formulir C.Hasil," kata Betty kepada wartawan, Selasa (20/2).


Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI itu juga memastikan, data perolehan suara yang ditulis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terinput ke Sirekap dengan baik dan terkonversi dalam bentuk diagram.

Dia juga mengatakan, pada proses itu petugas KPPS memfoto formulir C secara langsung disaksikan saksi, pengawas, dan masyarakat, lalu dikirim ke server KPU melalui Sirekap.

"Pada proses terbuka itu masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis KPPS pada formulir C.Hasil. Data hasil perolehan suara ditampilkan dalam bentuk infografis (diagram lingkaran dan batang) serta tabel yang berisi rincian data," urainya.

"Masyarakat dapat mengawasi dan meneliti data setiap TPS, sehingga bisa memberikan masukan yang akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari akuntabilitas KPU," sambung Betty.

Mantan Anggota KPU DKI Jakarta itu berharap Sirekap mampu mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil, melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

"Yang jelas, KPU mengajak masyarakat turut serta mengawal hasil Pemilu," tutupnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya