Berita

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, bersama Ketua KPU RI, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

KPU Klaim Sirekap Justru Tingkatkan Akuntabilitas

SELASA, 20 FEBRUARI 2024 | 08:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang terbuka bagi masyarakat diklaim justru meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Betty Epsilon Idroos, menjelaskan, data perolehan suara Pemilu yang dapat diakses masyarakat merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas.

"Sirekap merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memotret proses penghitungan suara di TPS berdasarkan formulir C.Hasil," kata Betty kepada wartawan, Selasa (20/2).


Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI itu juga memastikan, data perolehan suara yang ditulis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terinput ke Sirekap dengan baik dan terkonversi dalam bentuk diagram.

Dia juga mengatakan, pada proses itu petugas KPPS memfoto formulir C secara langsung disaksikan saksi, pengawas, dan masyarakat, lalu dikirim ke server KPU melalui Sirekap.

"Pada proses terbuka itu masyarakat dapat mengecek dan memberikan koreksi terhadap data yang ditulis KPPS pada formulir C.Hasil. Data hasil perolehan suara ditampilkan dalam bentuk infografis (diagram lingkaran dan batang) serta tabel yang berisi rincian data," urainya.

"Masyarakat dapat mengawasi dan meneliti data setiap TPS, sehingga bisa memberikan masukan yang akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari akuntabilitas KPU," sambung Betty.

Mantan Anggota KPU DKI Jakarta itu berharap Sirekap mampu mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil, melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

"Yang jelas, KPU mengajak masyarakat turut serta mengawal hasil Pemilu," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya