Berita

Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos/RMOL

Politik

KPU Klaim Pusat Data Sirekap Berada di Dalam Negeri

SENIN, 19 FEBRUARI 2024 | 22:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kabar mengenai pusat data Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berada di luar negeri diklaim tidak benar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Hal tersebut disampaikan Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin malam (19/2).

"Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia, sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar dia.


Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI itu mengatakan, data-data yang termuat di Sirekap merupakan data publik yang dikecualikan. Dalam arti, tidak termasuk yang dilarang untuk dilihat umum.

Pasalnya, Betty memastikan basis data yang dipublikasi oleh KPU RI adalah hasil penghitungan suara yang dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS), yang dokumennya berupa formulir (Form) C.Hasil.

"Data pada formulir C.Hasil yang dikumpulkan oleh Sirekap merupakan data publik yang tidak memiliki kerahasiaan ataupun data pribadi di dalamnya," katanya.

"Sehingga publik dapat akses, dapat lihat, dapat catat, bahkan mengumpulkan data tersebut bisa disave untuk melakukan pengecekan pada proses yang terjadi di TPS," sambung Betty.

Mantan Anggota KPU DKI Jakarta itu justru bersyukur terdapat koreksi dari masyarakat, atas data penghitungan suara yang tidak sesuai antara yang tertulis di Form C.Hasil dengan yang di Sirekap.

Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi lantaran ada keterbukaan informasi yang dilakukan KPU RI melalui Sirekap, atas proses penghitungan suara yang ada di TPS.

"Justru karena Sirekap dibuka, maka masukkan masyarakat dapat mengalir sungguh luar biasa," demikian Betty menambahkan.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya