Berita

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra/Ist

Politik

PGNR Minta Bawaslu Sumsel Tegas Proses Pengaduan Masyarakat

SABTU, 17 FEBRUARI 2024 | 18:58 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diharapkan berjalan jujur dan adil, sebagaimana prinsip-prinsip kepemiluan.

"Dari proses pemilu yang jujur dan adil itulah akan melahirkan para pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pihak yang mempunyai tanggung jawab besar dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra dalam keterangannya, Sabtu (17/2).

Begitu juga masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) tentu menaruh harapan yang besar kepada Bawaslu Sumsel beserta jajaran yang ada di bawah agar melaksanakan kinerja dengan baik dalam proses pengawasan dan pemantauan Pemilu di Sumsel sampai selesai.


Oktaria megatakan, berdasarkan temuan anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya yang melakukan kunjungan ke Sumsel, terdapat temuan di lapangan bahwa ada kotak suara di TPS yang tidak dibuka dan dihitung, tetapi hasilnya langsung ditulis di lembar hasil C1.

Oktaria mendorong Bawaslu dan KPU Sumsel menunjukkan integritas dalam proses pelaksanaan pemilu sampai selesai. Jangan sampai lemahnya sikap dan kinerja penyelenggara pemilu di Sumatera Selatan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

"Bawaslu Sumsel harus merespons laporan yang diadukan oleh masyarakat. Temuan oleh Wahyu Sanjaya harus diproses Bawaslu Sumatera Selatan," kata Oktaria.

Selain menindak laporan yang sudah masuk, di waktu tersisa menuju rekapitulasi ini, Oktaria juga meminta Bawaslu Sumsel melakukan investigasi dan mencari tahu informasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

"Bawaslu Sumatera Selatan wajib mencari tahu, tegas, dan siap mengusut setiap aduan pelanggaran Pemilu dari masyarakat," demikian Oktaria.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya