Berita

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra/Ist

Politik

PGNR Minta Bawaslu Sumsel Tegas Proses Pengaduan Masyarakat

SABTU, 17 FEBRUARI 2024 | 18:58 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diharapkan berjalan jujur dan adil, sebagaimana prinsip-prinsip kepemiluan.

"Dari proses pemilu yang jujur dan adil itulah akan melahirkan para pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pihak yang mempunyai tanggung jawab besar dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra dalam keterangannya, Sabtu (17/2).

Begitu juga masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) tentu menaruh harapan yang besar kepada Bawaslu Sumsel beserta jajaran yang ada di bawah agar melaksanakan kinerja dengan baik dalam proses pengawasan dan pemantauan Pemilu di Sumsel sampai selesai.


Oktaria megatakan, berdasarkan temuan anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya yang melakukan kunjungan ke Sumsel, terdapat temuan di lapangan bahwa ada kotak suara di TPS yang tidak dibuka dan dihitung, tetapi hasilnya langsung ditulis di lembar hasil C1.

Oktaria mendorong Bawaslu dan KPU Sumsel menunjukkan integritas dalam proses pelaksanaan pemilu sampai selesai. Jangan sampai lemahnya sikap dan kinerja penyelenggara pemilu di Sumatera Selatan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

"Bawaslu Sumsel harus merespons laporan yang diadukan oleh masyarakat. Temuan oleh Wahyu Sanjaya harus diproses Bawaslu Sumatera Selatan," kata Oktaria.

Selain menindak laporan yang sudah masuk, di waktu tersisa menuju rekapitulasi ini, Oktaria juga meminta Bawaslu Sumsel melakukan investigasi dan mencari tahu informasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

"Bawaslu Sumatera Selatan wajib mencari tahu, tegas, dan siap mengusut setiap aduan pelanggaran Pemilu dari masyarakat," demikian Oktaria.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya