Berita

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra/Ist

Politik

PGNR Minta Bawaslu Sumsel Tegas Proses Pengaduan Masyarakat

SABTU, 17 FEBRUARI 2024 | 18:58 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diharapkan berjalan jujur dan adil, sebagaimana prinsip-prinsip kepemiluan.

"Dari proses pemilu yang jujur dan adil itulah akan melahirkan para pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pihak yang mempunyai tanggung jawab besar dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra dalam keterangannya, Sabtu (17/2).

Begitu juga masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) tentu menaruh harapan yang besar kepada Bawaslu Sumsel beserta jajaran yang ada di bawah agar melaksanakan kinerja dengan baik dalam proses pengawasan dan pemantauan Pemilu di Sumsel sampai selesai.


Oktaria megatakan, berdasarkan temuan anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya yang melakukan kunjungan ke Sumsel, terdapat temuan di lapangan bahwa ada kotak suara di TPS yang tidak dibuka dan dihitung, tetapi hasilnya langsung ditulis di lembar hasil C1.

Oktaria mendorong Bawaslu dan KPU Sumsel menunjukkan integritas dalam proses pelaksanaan pemilu sampai selesai. Jangan sampai lemahnya sikap dan kinerja penyelenggara pemilu di Sumatera Selatan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

"Bawaslu Sumsel harus merespons laporan yang diadukan oleh masyarakat. Temuan oleh Wahyu Sanjaya harus diproses Bawaslu Sumatera Selatan," kata Oktaria.

Selain menindak laporan yang sudah masuk, di waktu tersisa menuju rekapitulasi ini, Oktaria juga meminta Bawaslu Sumsel melakukan investigasi dan mencari tahu informasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

"Bawaslu Sumatera Selatan wajib mencari tahu, tegas, dan siap mengusut setiap aduan pelanggaran Pemilu dari masyarakat," demikian Oktaria.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya