Berita

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra/Ist

Politik

PGNR Minta Bawaslu Sumsel Tegas Proses Pengaduan Masyarakat

SABTU, 17 FEBRUARI 2024 | 18:58 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diharapkan berjalan jujur dan adil, sebagaimana prinsip-prinsip kepemiluan.

"Dari proses pemilu yang jujur dan adil itulah akan melahirkan para pemimpin yang benar-benar mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pihak yang mempunyai tanggung jawab besar dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra dalam keterangannya, Sabtu (17/2).

Begitu juga masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) tentu menaruh harapan yang besar kepada Bawaslu Sumsel beserta jajaran yang ada di bawah agar melaksanakan kinerja dengan baik dalam proses pengawasan dan pemantauan Pemilu di Sumsel sampai selesai.


Oktaria megatakan, berdasarkan temuan anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya yang melakukan kunjungan ke Sumsel, terdapat temuan di lapangan bahwa ada kotak suara di TPS yang tidak dibuka dan dihitung, tetapi hasilnya langsung ditulis di lembar hasil C1.

Oktaria mendorong Bawaslu dan KPU Sumsel menunjukkan integritas dalam proses pelaksanaan pemilu sampai selesai. Jangan sampai lemahnya sikap dan kinerja penyelenggara pemilu di Sumatera Selatan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

"Bawaslu Sumsel harus merespons laporan yang diadukan oleh masyarakat. Temuan oleh Wahyu Sanjaya harus diproses Bawaslu Sumatera Selatan," kata Oktaria.

Selain menindak laporan yang sudah masuk, di waktu tersisa menuju rekapitulasi ini, Oktaria juga meminta Bawaslu Sumsel melakukan investigasi dan mencari tahu informasi terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

"Bawaslu Sumatera Selatan wajib mencari tahu, tegas, dan siap mengusut setiap aduan pelanggaran Pemilu dari masyarakat," demikian Oktaria.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya