Berita

BPIP dan tokoh lintas agama menyerukan perdamaian untuk Indonesia di Pura Adhitya Jaya, Jakarta, pada Jum’at (16/2)/Ist

Politik

Gandeng Tokoh Lintas Agama, BPIP Serukan Perdamaian Usai Pemilu

SABTU, 17 FEBRUARI 2024 | 06:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (DP BPIP), Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya serta tokoh agama dari perwakilan agama, kepercayaan leluhur serta penganut spiritual menyerukan perdamaian untuk Indonesia di Pura Adhitya Jaya, Jakarta, pada Jum’at (16/2).

Menurut Wisnu, Seruan Para Tokoh Agama untuk Kedamaian Indonesia kali ini merupakan seruan yang kelima. Dilakukan dalam merespon situasi dan kondisi nasional pasca pemungutan Suara Pemilu 2024 yang berlangsung pada Rabu (14/2) kemarin.

Sekretaris DP BPIP sekaligus Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) memandu aksi Seruan Para Tokoh Agama untuk Kedamaian Indonesia yang dihadiri oleh perwakilan Tokoh Agama.


Tokoh Agama yang hadir dalam aksi seruan tersebut antara lain: Dr. KH. Marsudi Syuhud, tokoh agama Islam; Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo, tokoh agama Katolik; Pdt. Gomar Gultom, M.Th., tokoh agama Kristen; Prof. Dr. Philip K. Widjaja, tokoh agama Buddha; Xs. Ir. Budi Santoso Tanuwibowo, M.M., tokoh agama Konghucu; Sri Eko Sriyanto Galgendu, tokoh Spiritual Nusantara; Ir. Engus Ruswana, tokoh Majelis Luhur Kepercayaan; serta Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, S.IP.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris DP BPIP memimpin dibacakannya delapan (8) poin yang menjadi Seruan Tokoh Agama untuk Kedamaian Indonesia, antara lain:

“Seluruh Rakyat/Warga Negara Indonesia untuk bersabar menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi suara dari KPU RI. Menyerukan agar para Paslon untuk menghimbau pendukung masing-masing untuk tetap tenang, dan mengikuti proses penghitungan suara sampai selesai dan diumumkan oleh KPU RI,” jelas Wisnu.

Lanjut dia, jika dalam proses ditemukan masalah/persoalan, Bawaslu RI harus segera menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

“Para Tokoh/Negarawan teguh menjaga suasana agar tetap kondusif, sehingga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia tetap terjaga; Para Ketua partai politik dan koalisinya harus tetap menjaga suasana aman, tertib dan damai karena hasil quick count tidak bisa dijadikan penentu kemenangan atau kekalahan Paslon,” ungkapnya.

Menurut dia, Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan wajib berdiri di tengah, jernih, arif bijaksana dan adil;

“Aparat TNI/Polri tetap waspada dan siaga menjaga suasana tetap aman, tertib serta kondusif di seluruh tanah air; Kepada seluruh umat lintas iman agar berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Semoga Bangsa Indonesia tetap rukun, bersatu serta saling menghormati dengan menjaga Kebhinekatunggalikaan,” bebernya.

Dalam kesempatan itu, disampaikan juga agar masyarakat jangan terlalu terfokus pada hasil quick count yang sejatinya memiliki kedudukan sama seperti survei-survei pada umumnya. Diharapkan masyarakat bersabar menunggu hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024.

Para Tokoh Agama juga menghimbau masyarakat jangan terlalu serius dalam menanggapi perbedaan pilihan dalam Pemilu 2024. KH Marsudi Syuhud menghimbau, agar masyarakat menganalogikan pilihan dalam Pemilu 2024 seperti dua orang yang suka kopi atau teh.

“Saya datang ke sini, tadi disuguhkan minuman kopi. Pak Wisnu kebetulan sukanya teh. Ada yang suka kopi, ada yang suka teh, itu biasa. Sama seperti dalam Pemilu ini, berbeda pilihan itu biasa,” ujarnya.

Seruan ini akan diteruskan dari Tingkat Nasional, sampai ke daerah. Agar seluruh Rakyat Indonesia bisa menjaga perdamaian dan persatuan Bangsa Indonesia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya