Berita

Budidaya ikan nila/Ist

Bisnis

Beromzet Miliaran, KKP Optimis Ikan Nila jadi Primadona Pasar global

SABTU, 17 FEBRUARI 2024 | 01:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis komoditas tilapia atau ikan nila Indonesia akan menjadi primadona pasar dunia.

Hal tersebut didasarkan pada posisi Indonesia yang saat ini menempati peringkat keempat eksportir tilapia dunia dengan nilai mencapai 79 juta dolar AS dan market share sebesar 9,7 persen. Pada tahun 2023 nilai ekspor tilapia Indonesia tumbuh menjadi 82 juta dolar AS.

Adapun pasar global tilapia tahun 2022 mencapai 1,65 miliar dolar AS yang terdiri dari 60 persen ekspor dengan dalam bentuk produk fillet beku, 22 persen utuh beku, 14 persen filet segar/dingin dan 4 persen utuh segar/dingin.


"Trend 2017-2023 ekspor tilapia kita tumbuh sebesar 7 persen, ini menunjukkan bahwa tilapia kita mampu bersaing di pasar global," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (16/2).

Budi mengungkapkan di Tahun 2022, produk tilapia Indonesia mayoritas menembus pasar AS, Uni Eropa dan Kanada, dari sejumlah top importir produk tilapia yang meliputi Amerika Serikat (AS), Meksiko, Uni Eropa, Timur Tengah, Pantai Gading dan Kanada.

"Artinya pasar yang lain masih sangat potensial untuk kita kembangkan misalnya Timur Tengah selain yang sudah existing," tuturnya.

Budi menambahkan tilapia Indonesia memiliki keunggulan dibanding kompetitor karena tersertifikasi ekolabel. Produk tersebut pun dihargai paling tinggi dibanding produk sejenis dari Tiongkok, Taiwan dan Honduras di pasar AS.

Selain itu, selama 2021-2022 tidak terdapat penolakan ekspor tilapia Indonesia ke pasar AS. Sementara di periode yang sama, terdapat 17 penolakan terhadap produk Tiongkok karena isu veterinary drugs, labelling, nitrofurans dan pestisida.

"Tilapia Indonesia di pasar AS merupakan produk premium dan bersertifikat ekolabel," urai Budi.

Dalam kesempatan ini, Budi menuturkan tilapia sebagai komoditas potensial yang perlu dikembangkan mengingat semua bagian tubuhnya bisa diolah (zero waste).

Misalnya kepala ikan sebagai bahan menu masakan lokal, sisik menjadi kolagen dan gelatin untuk kosmetik, kulit untuk pengobatan luka bakar (farmasi), duri ikan dan intestine menjadi tepung ikan bahan pakan ikan serta minyak ikan untuk biofuel.

"Jadi tidak ada yang terbuang karena semua bagian tubuhnya bernilai tambah jika diolah," ujarnya.

Dikatakannya, saat ini KKP terus memperkuat kemitraan pelaku usaha menengah atau besar dengan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan budidaya tilapia mulai dari pembenihan, pembesaran sampai dengan pemasaran.

"Kita juga berupaya untuk membuka akses pasar dan promosi ke negara Asia dan Timur Tengah dalam rangka peningkatan ekspor tilapia Indonesia," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti wahyu Trenggono menegaskan KKP akan fokus pada 5 program prioritas dimana salah satunya ialah pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat berkelanjutan dengan mendirikan kampung budidaya.

Tahun 2023 lalu, KKP juga mulai membangun modelling klaster budidaya ikan nila salin di Karawang, Jawa Barat yang diharapkan dapat memicu kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya