Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist

Politik

Konsisten Perjuangkan UUD 1945 Naskah Asli, LaNyalla Punya Tingkat Keterpilihan Tinggi

KAMIS, 15 FEBRUARI 2024 | 16:09 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Banyak hal konkret yang telah diperjuangkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti selama hampir 5 tahun terakhir sebagai senator.

Hal itu membuat nama LaNyalla mendapat penerimaan dan peluang keterpilihan kembali yang cukup besar. Demikian kesimpulan dua lembaga survei di Jawa Timur.

Kedua lembaga survei tersebut adalah Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) dan Surabaya Survei Center (SSC). Meski keduanya melakukan survei di periode waktu berbeda, yakni Januari-Februari 2024 (ARCI) dan Juli-Agustus 2023 (SSC).


Namun angka yang didapat tidak jauh berbeda, yakni di kisaran raihan suara 20 persen, sekaligus menempatkan LaNyalla di posisi teratas dalam daftar Calon Anggota DPD RI di Pemilu 2024.

"LaNyalla masih menjadi calon anggota DPD RI dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Timur," kata Direktur ARCI Baihaki Sirajt di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Senada, Peneliti senior SSC, Ikhsan Rosidi menuturkan, soal elektabilitas pasti hubungannya dengan hasil kerja-kerja politik.

"Hasil kerja politik akan menghasilkan popularitas, popularitas tinggi, biasanya elektabilitas tinggi," tutur Ikhsan.

LaNyalla memang dikenal kerap turun ke lapangan. Melihat dan mendengar langsung persoalan yang terjadi di daerah. Di Jawa Timur, dia telah mendatangi 38 kabupaten/kota.

Sementara sebagai Ketua DPD RI, selama hampir 5 tahun menjabat, LaNyalla telah mendatangi 34 Provinsi dan lebih dari 350 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hingga ke pulau terluar dan perbatasan.

Tercatat LaNyalla pernah menginjakkan kaki ke Pulau Rote dan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Entikong. Itulah mengapa, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ketika merilis hasil survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, menempatkan posisi DPD RI di atas DPR RI.

Dalam survei dilakukan pada 13-18 Desember 2023 itu, DPD RI menempati posisi ketujuh di atas KPK dan DPR RI sebagai lembaga paling dipercaya publik.

“Saya bersyukur kepercayaan publik terhadap DPD RI di atas KPK dan DPR. Kami memang berkomitmen manyampaikan apapun aspirasi masyarakat, terutama di daerah kepada pemangku kebijakan di pusat, terutama Presiden. Termasuk usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperlukan daerah,” kata LaNyalla ketika itu.

Sementara di mata sejumlah tokoh bangsa, LaNyalla juga dikenal sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan tema-tema kebangsaan dan kenegaraan.

Sehingga Wakil Presiden RI ke VI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno memberikan wasiat kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, untuk melakukan Kaji Ulang Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999-2002 silam, demi penyelamatan bangsa dan negara.
 
Hal itu dikatakan mantan Panglima ABRI tersebut saat menerima LaNyalla di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2022) silam.

Sejak saat itu, LaNyalla menawarkan Peta Jalan untuk kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa.

“Alhamdulillah, DPD RI secara kelembagaan mendukung, dan kami sudah menyiapkan kajian akademik, untuk penyempurnaan dan penguatan sistem Demokrasi Pancasila untuk menghindarkan praktik penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya